KENDARI, Sultrademo.co – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Olahraga Nasional (KONI) 2020 digelar secara virtual selama tiga hari (25 s.d 27 Agustus 2020) akibat pandemi Covid-19.

Sekretaris Umum KONI Sultra Tahir Kimi mengungkapkan bahwa sesuai arahan Ketua KONI Sultra Agista Aryani Bombay dirinya diminta untuk memperjuangkan tiga hal pada Rakornas tahun ini.

“Ada beberapa poin usulan dari KONI Sultra, pertama meminta agar undang-undang tentang keolahragaan yang menyangkut pejabat publik dicabut” terang Tahir Kimi.

sultrademo
sultrademo

Tahir Kimi menjelaskan bahwa KONI Sultra menilai pembinaan olahraga tak memandang apakah ia pejabat publik atau bukan, karena olahraga mengusung sportivitas “Artinya orang-orang yang mengelola organisasi adalah orang-orang yang memiliki bakat dan minat terhadap keolahragaan, tanpa ada batasan, sehingga siapapun bisa” jelasnya.

KONI Sultra juga meminta agar KONI pusat menertibkan cabang-cabang olahraga yang kepengurusannya telah berakhir.

Baca Juga :  JaDI Sultra Menilai Gubernur Abai Terhadap Inpres Nomor 6 Tahun 2020

Ketiga, KONI Sultra meminta agar Panitia PB PON Papua 2021 untuk memastikan atlit-atlit PON yang akan berlaga nanti dapat bertarung dengan aman, nyaman dan sportif “Hal-hal yang menyangkut masalah pelayanan kita berharap pada PB PON dan tuan rumah Papua benar-benar memperhatikan atlit yang datang di Papua dalam semua segi” tambahnya.

Tahir Kimi bersyukur usulan-usulan KONI Sultra tersebut akhirnya diterima pada Rakernas tahun ini.

Selain itu, KONI Sultra juga meminta percepatan pengukuhan dan penerimaan keanggotaan cabang olahraga yang diusulkan dari Sultra yang salah satunya adalah E-Sport. ” Kita minta itu agar dikukuhkan sebagai keanggotaan di pusat” jelas Tahir Kimi.

Tahir Kimi juga menerangkan bahwa pada momen Rakernas kali ini KONI Sultra mengajukan diri sebagai tuan rumah Rakernas di tahun 2021 mendatang.

Komentar