Siapa Mengurusi Kemiskinan ?

Ilustrasi kumuh

Penulis Cheiriel
Pemerhati Sosial

Mimpi yang mustahil untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 mendatang, angka mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa saat ini. Pesimis itu muncul ketika melihat tren penurunan kemiskinan 8 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai september 2021, hanya mampu turun 1,54 persen atau hanya 1,78 juta jiwa. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan tahun 2014 mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen turun menjadi 26,50 juta jiwa atau 9,71 persen per september tahun 2021.

Bacaan Lainnya
 

Angka – angka kemiskinan versi BPS diatas tentu tidak bisa dijadikan sebagai dasar utama begitu saja. Menurut deklarasi kopenhagen 1995, mereka yang miskin memiliki akses terbatas terhadap pendapatan, sumberdaya, pendidikan, layanan kesehatan dan gizi baik. Mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum untuk bertahan hidup dengan baik. Dalam deklarasi kopenhagen dilihat kemiskinan, pengangguran dan disitegrasi sosial seringkali akibat dari isolasi, marginalisasi dan kekerasan. Untuk itu masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam pemenuhan hak atas pembangunan yang meliputi pembangun berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan yang produktif dan menyeluruh serta keadilan sosial.

Mimpi penurunan kemiskinan ekstrem sesuai dengan target sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan pembangunan berkelanjutan yang disepakati seluruh pemimpin dunia.Tujuan SDGs pertama adalah tanpa kemiskinan, dengan target mengentaskan kemiskinan ekstrem untuk semua orang atau angka kemiskinan ekstrem dunia menjadi nol persen pada tahun 2030. Namun melalui INPRES No 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diterbitkan dua pekan lalu, menekankan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem, bahkan menjadi nol persen pada tahun 2024. Target lebih cepat 6 tahun dibandingkan target SDGs.

Garis kemiskinan internasional dilihat berdasarkan kelompok pendapatan dan diklasifikasi berdasarkan kemampuan setiap negara, karena itu dibagi menjadi 3 kelompok yakni pertama, negara berpendapatan rendah dan miskin dengan pendapatan 1.90 dollar perhari. Kedua, negara berpendapatan menengah dengan pendapatan 3.20 dollar perhari. Ketiga, negara berpendapatan tinggi sebesar 5.50 dollar perhari. Untuk dalam negeri masih menggunakan standar negara berpenghasilan rendah miskin dengan pendapatan 1.90 dollar atau 30.000 rupiah perhari. Sedangkan versi BPS 2021, rumah tangga yang dianggap miskin dengan jumlah anggota keluarga 4 orang dengah jumlah pendapatan rata-rata 2.187.756 rupiah per rumah tangga perbulan.

Untuk melakukan proses percepatan pengentasan kemiskinan dibentuk TNP2K atau tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang dipimpin Wakil Presiden RI. Salah satu kebijakan utama menetapkan 7 provinsi dan 35 kabupaten sebagai sasaran penurunan angka kemiskinan ekstrem. Dengan mengandalkan menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Adapun strategi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan referensi kemiskinan versi Oxford Poverty and Human Development yang melihat kemiskinan secara multidimensi dari sisi pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. Kesehatan dilihat dari segi nutrisi dan kematian anak. Pendidikan dilihat dari tahun sekolah anak dan kehadiran anak di sekolah. Untuk kualitas hidup dilihat dari segi rumah, bahan bakar memasak, sanitasi, air minum, listrik dan aset.

Dasar diatas yang dijadikan pedoman dalam penetapan program kemiskinan era sekarang yakni pertama, program usaha ekonomi produktif seperti UMKM, balai latihan kerja (BLK), Kredit Usaha Bersama (Kube), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kedua, program pemenuhan hak dasar meliputi sanitasi, air minum layak, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Ketiga, Program jaminan sosial seperti BPJS dan JKN PBI. Keempat, bantuan sosial meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bidik misi dan program bantuan sosial lainnya. Sebagian program kemiskinan yang ada merupakan evolusi dari program program kemiskinan zaman orde baru, misalnya Operasi Pasar Khusus (OPK) menjadi bantuan sembako, Jaringan Penyelamatan Sosial (JPS) pendidikan menjadi program Kartu Indonesia Pintar (KIP), JPS kesehatan menjadi BPJS Kesehatan, dan Kredit Usaha Tani menjadi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan seterusnya.

Dibalik itu, program kemiskinan diatas masih memiliki banyak kelemahan di tingkat bawah. Pertama, persoalan data kemiskinan, kerap program tidak tepat sasaran. Warga yang miskin seharusnya dapat tetapi terlewatkan karena faktor data yang tidak akurat. Hal itu dipengaruhi update data yang terkadang lambat dari tingkat desa/kota untuk dikirim ke tim TNP2K tingkat Kabupaten/Kota, begitupun proses update data dari Kabupaten/Kota ke pemerintah pusat. Ironisnya, data program kemiskinan masih kerap memasukkan orang yang sudah berpindah alamat atau sudah meninggal sebagai penerima bansos. Padahal situasi ditingkat bawah terjadi proses melahirkan dan meninggal dalam masyarakat setiap bulannya.

Kedua, Faktor politik lokal. Sekat sekat antara pendukung Pilpres dan Pilkada terjadi ditingkat akar rumput, misalnya Partai A pemenang Pilpres dan Partai B pemenang Pilkada dan secara nasional bertentangan. Maka dampaknya ke masyarakat miskin penerima manfaat, karena ego politisi partai yang lebih mementingkan pemilihnya masing – masing. Apalagi kondisi menjelang pertarungan politik 2024 mendatang, kebanyakan politisi selalu mengandalkan jualan bantuan sosial baik itu yang bersumber dari uang negara maupun uang pribadi untuk mendapatkan dukungan dari akar rumput.

Ketiga, Faktor birokrasi tingkat pusat. Dengan adanya penghapusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang berada dibawah Kementerian Sosial RI pada akhir tahun 2021 lalu. Ditjen yang seharusnya mengelola dana pada tahun 2022 sebesar 45 triliun rupiah untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penghapusan Ditjen yang mengurusi fakir miskin tentu membawa dampak yang besar ditingkat grassroots saat ini. Penanganan kemiskinan memang tidak cukup hanya dengan pengadaan Dirjen tetapi penghapusan menjadi sebuah ukuran melihat keseriusan menangani persoalan kemiskinan.

Faktor lain yang akan menghambat penghapusan kemiskinan ekstrem yakni bencana baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Berdasarkan catatan BNPB akhir tahun 2021, Bencana alam yang disebabkan oleh hidrometeorologi mencapai 3.092 kasus dengan dampak mencapai 8.4 juta jiwa. Para korban bencana alam ini sangat rentan untuk jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem, jika penangannya tidak maksimal.

Bencana sosial yang diakibatkan oleh konflik agraria akan menjadi penghambat juga. Mengingat data yang diungkapkan KPA akhir tahun 2021 sebanyak 207 kasus konflik agraria yang terjadi dan tersebar di 507 desa/kota dengan jumlah yang terdampak mencapai 198.895 Kepala Keluarga (KK). Padahal tanah sebagai sumber penghidupan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Angka masyarakat yang rentan miskin karena bencana alam dan sosial kurang lebih 9 juta orang pada tahun 2021.

Ketimpangan sosial yang makin tinggi menjadi salah satu penghambat utama juga. Laporan Oxfam International 2022 menyebutkan ketimpangan sosial makin tinggi, satu miliarder baru muncul setiap 30 jam, sementara itu hampir satu juta orang bisa jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem dengan tingkat yang hampir sama pada 2022. Berdasarkan data World Inequality Report atau laporan ketimpangan dunia tahun 2022 menyebutkan, ketimpangan antara si kaya dan si miskin makin lebar di Indonesia. Dalam laporannya disebutkan 50 persen lapisan masyarakat terbawah, dengan pendapatan rata-rata lebih kecil sekitar 22,6 juta rupiah pertahun atau 1,9 juta perbulan. Sedangkan 10 persen lapisan masyarakat teratas, rata – rata pendapatannya sebesar 285 juta rupiah pertahun atau 23,7 juta perbulan. Kalangan yang berada lapisan masyarakat bawah mayoritas yang bekerja di sektor sektor informal dan buruh – buruh pabrik. Jadi apapun jenis program kemiskinan jika ketimpangan tidak teratasi dengan baik maka tiada guna.

Oleh karena itu untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen dibutuhkan gerakan revolusioner. Pihak yang terlibat tidak cukup hanya dengan mengandalkan TNP2K dan Kementerian Sosial RI. Data telah membuktikan kedua lembaga tersebut sudah ada sejak tahun 2014, tetapi penurunan angka kemiskinan tidak cukup signifikan, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1,54 persen atau hanya 1,78 juta jiwa. Selama 8 tahun hanya mampu menurunkan 1-2 digit, apalagi mengandalkan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem 4 digit atau 10,86 juta jiwa dalam kurun waktu 2 tahun yang tersisa di era pemerintahan sekarang.

Lalu, Siapa yang mengurusi kemiskinan ?, untuk mempercepat target harus ada pembentukan Badan Khusus (BK) diluar dari instrumen pengentasan kemiskinan yang ada sekarang. Tugas utama fokus mengurus kemiskinan, terutama perencanaan program yang inovatif untuk menjawab permasalahan kemiskinan, dan monitoring evaluasi program yang ketat, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, demi mencapai target bebas kemiskinan ekstrem di tahun 2024 mendatang.

 

Pos terkait