Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Rabu (2/10/2024).
Acara yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia dengan tujuan menyusun strategi bersama menghadapi tantangan ekonomi global.
Perwakilan Sultra, yang terdiri dari instansi seperti BPS Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan dinas terkait lainnya, hadir dalam rakor tersebut. Diskusi fokus pada langkah-langkah pengendalian inflasi, yang terus menjadi perhatian utama pemerintah di tengah fluktuasi harga komoditas.
Tomsi Tohir dalam arahannya menekankan pentingnya data yang valid terkait inflasi dan dampaknya pada daya beli masyarakat. Ia juga meminta instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi kenaikan harga komoditas tertentu.
“Kita perlu memastikan bahwa data inflasi yang kita terima akurat dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan,” ujar Tomsi.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, inflasi tahunan nasional pada September 2024 mencapai 1,84 persen, dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 di September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar, khususnya karena kenaikan harga beras, sigaret kretek mesin, dan kopi bubuk.
Sultra mencatatkan kinerja pengendalian inflasi yang memukau. Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan di provinsi ini pada September 2024 hanya mencapai 1,06 persen, menempatkannya sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga secara nasional. Ini jauh di bawah target inflasi nasional sebesar 2,5 persen.
Statistisi Ahli Madya BPS Sultra, Muh Amin, mengungkapkan bahwa penurunan inflasi bulanan Sultra sebesar -0,20 persen pada September 2024 disebabkan oleh turunnya harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit, terong, dan ikan layang. Namun, harga beras, sigaret kretek mesin, dan emas perhiasan masih menjadi faktor pendorong inflasi tahunan.
Di tingkat kabupaten, Kolaka mencatat inflasi tertinggi dengan angka 1,74 persen, sementara Konawe berhasil mencatat inflasi terendah sebesar 0,43 persen. Pemerintah Sultra berkomitmen menjaga stabilitas harga komoditas strategis, serta memperkuat sinergi antarinstansi untuk mempertahankan capaian positif dalam pengendalian inflasi.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk menegaskan komitmennya dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah bertekad untuk terus mengawal inflasi agar tetap terkendali di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
