Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan “Wali Kota Kendari Menyapa” bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kecamatan Mandonga-Puuwatu.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Camat Puuwatu, Selasa (18/8/2026), menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan di tingkat kelurahan.
Sejumlah persoalan yang disampaikan warga antara lain masalah persampahan, banjir, jalan rusak, penerangan jalan, hingga perubahan data penerima bantuan sosial.
Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperluas ruang komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan perspektif warga yang berinteraksi langsung dengan kondisi lingkungan setiap hari.
“Tidak semua orang bisa menyuarakan apa yang terjadi. Kacamata saya dan Pak Wakil berbeda dengan kacamata Bapak/Ibu,” ujar Siska.
Ia menilai keberadaan ketua RT, RW, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh adat memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi riil di lingkungan masing-masing.
Dalam dialog tersebut, persoalan persampahan menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian pemerintah. Siska mengungkapkan produksi sampah di Kota Kendari saat ini telah mendekati 300 ton per hari, dengan sekitar 85 persen di antaranya berasal dari rumah tangga.
Untuk mengatasinya, Pemkot Kendari menyiapkan program Lembaga Penanganan Sampah (LPS) berbasis kelurahan.
Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada November 2026. Saat ini, pemerintah tengah melakukan sosialisasi dan persiapan dengan pilot project di delapan kecamatan dan 15 kelurahan.
LPS nantinya melibatkan masyarakat melalui RT, RW, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Mereka akan membahas mekanisme pengelolaan sampah, mulai dari pengangkutan dari rumah ke rumah hingga pembagian tugas dan pembiayaan.
“Persampahan ini tanggung jawab kita semua. Bukan sampah ini tanggung jawab pemerintah saja,” tegasnya.
Untuk mendukung sistem pengangkutan, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan roda tiga yang dinilai lebih efektif menjangkau lorong-lorong permukiman dibandingkan truk berukuran besar.
Masyarakat juga didorong melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat disalurkan melalui bank sampah sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
Selain sampah, warga dari Mandonga, Korumba dan Lalodati menyampaikan keluhan terkait banjir yang kerap terjadi di wilayah mereka. Kelurahan Watulondo juga menyampaikan persoalan serupa.
Masalah penerangan jalan turut menjadi sorotan. Warga mengeluhkan sejumlah lampu penerangan di lorong-lorong yang tidak berfungsi, termasuk kawasan belakang Rumah Jabatan Gubernur dan jalur dua yang dinilai rawan kecelakaan pada malam hari.
Sementara itu, warga Kelurahan Punggolaka mengeluhkan kondisi jalan yang rusak.
Persoalan lainnya menyangkut perubahan data kemiskinan. Sejumlah warga mengaku kehilangan bantuan sosial setelah mengalami perubahan klasifikasi atau desil dalam pendataan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wali Kota Siska mengatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.
Ia berharap kegiatan dialog langsung seperti “Wali Kota Kendari Menyapa” dapat memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan.
“Kita ingin Kota Kendari menjadi kota yang bersih, tertib dan indah. Untuk itu, peran serta seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan, RT dan RW sangat kami harapkan,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, termasuk anggota DPRD dari daerah pemilihan Mandonga dan Puuwatu.
 






