Kendari, Sultrademo.co – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kendari untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Siska Karina Imran saat memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari.
Dalam tanggapannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Kendari atas saran, masukan, dan pandangan konstruktif yang diberikan untuk penyempurnaan penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026.
“Pemerintah Kota Kendari memandang bahwa seluruh masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Siska.
Menanggapi pandangan fraksi terkait pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Siska menyatakan pemerintah kota sependapat bahwa penguatan kapasitas fiskal merupakan aspek penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurutnya, kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh optimalisasi seluruh potensi pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, dana transfer, maupun sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kota Kendari, kata dia, terus melakukan langkah strategis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah.
“Peningkatan PAD tidak semata-mata mengejar pencapaian target angka, tetapi juga dibarengi dengan perbaikan tata kelola yang harus transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Terkait kondisi fiskal daerah dan kebijakan belanja, Siska mengakui adanya dinamika pengelolaan keuangan daerah, termasuk perubahan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat.
Namun, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan bagi Pemkot Kendari untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. Penyesuaian kebijakan anggaran dilakukan melalui penetapan program prioritas, efisiensi belanja, serta memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan, belanja daerah tidak hanya diarahkan untuk mencapai tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga harus menghasilkan kinerja, manfaat, dan dampak pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Seluruh perangkat daerah juga diarahkan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Jadi Perhatian
Menanggapi pandangan fraksi mengenai pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, Siska menyatakan pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Peningkatan infrastruktur daerah dan sarana pendukung pelayanan masyarakat akan terus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah. Di bidang pendidikan, pemerintah kota berupaya meningkatkan akses dan mutu layanan, termasuk dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan.
Di bidang kesehatan, Pemkot Kendari terus memperkuat kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, mengoptimalkan pelayanan puskesmas, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
Dalam sektor ekonomi masyarakat, pemerintah kota berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan, perluasan akses pasar, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan usaha produksi masyarakat.
Untuk penanganan kemiskinan, pemerintah kota terus memperkaya program yang tepat sasaran melalui pendekatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Siska menegaskan, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidup.
Jamin Transparansi Pengelolaan APBD
Menutup tanggapannya, Wali Kota Kendari menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Pemerintah kota akan terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan seluruh perangkat daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan.
Ia berharap Raperda Perubahan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Kota Kendari yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Harapan kita bersama, semoga rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini dapat membawa kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat Kota Kendari tercinta,” pungkasnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
