Kendari, Sultrademo.co — Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran meminta seluruh pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan bahan pangan dari Kota Kendari. Ia bahkan mengingatkan agar dapur MBG tidak mendatangkan pasokan dari luar daerah jika kebutuhan tersebut tersedia di wilayah sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Siska dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program MBG Kota Kendari Tahun 2026, yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Forkopimda, organisasi perangkat daerah, hingga para mitra pelaksana.
Menurut Siska, MBG bukan hanya program pemenuhan gizi, tetapi juga peluang besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, rantai pasok program nasional tersebut harus memberi dampak langsung bagi petani, nelayan, UMKM, koperasi, hingga masyarakat di tingkat kelurahan.
“Kalau bisa, untuk pemenuhan pasokan makanan yang dibutuhkan SPPG atau dapur MBG, jangan keluar dari Kota Kendari. Kita identifikasi apa yang ada di sekitar kita,” tegas Siska, Senin, (03/08/2026).
Ia mencontohkan kebutuhan telur, susu, beras, sayuran hingga buah-buahan yang sebisa mungkin dipenuhi dari potensi lokal.
Siska menilai tidak masuk akal jika dapur MBG membeli bahan pangan dari luar daerah hanya karena selisih harga yang relatif kecil, sementara komoditas tersebut tersedia di Kendari.
“Jangan misalkan dapur A membeli dari Kota Makassar, dapur B membeli minyak dari luar hanya karena sedikit lebih murah. Kita usahakan dari wilayah kita sendiri,” ujarnya.
Kendari Punya Semua Potensi
Siska menilai Kota Kendari memiliki modal besar untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok MBG. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, UMKM hingga jasa, menurutnya tersedia di Kota Kendari. Produksi beras, sayuran, buah-buahan, hasil perikanan dan berbagai kebutuhan pangan lainnya dapat dioptimalkan untuk mendukung dapur MBG.
“Di Kota Kendari apa yang kita tidak miliki? Dari sisi perikanan ada, pertanian juga ada. Lahan pertanian, sawah, sayuran, buah-buahan semua ada,” katanya.
Karena itu, ia meminta jajaran BGN dan SPPG bekerja sama dengan perangkat daerah seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memetakan potensi lokal yang dapat masuk dalam rantai pasok MBG.
Tidak hanya itu, Siska juga mendorong keterlibatan Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di 65 kelurahan di Kota Kendari. Koperasi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu simpul distribusi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat di tingkat kelurahan.
MBG Bukan Cuma Soal Makan Gratis
Siska menegaskan, MBG tidak boleh dipandang sebatas program pemberian makanan bergizi kepada penerima manfaat. Menurutnya, terdapat efek berantai yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan hingga penguatan UMKM.
“Banyak multiplier effect yang bisa kita manfaatkan dari MBG. Mulai dari penekanan pengangguran, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, sampai pemanfaatan potensi daerah,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak tidak bekerja sendiri-sendiri. Menurut Siska, keberhasilan MBG di Kendari membutuhkan sinergi BGN, Pemkot, Forkopimda, SPPG, pelaku usaha, UMKM, koperasi dan masyarakat penerima manfaat.
Siska: Jangan Saling Salahkan
Dalam rapat tersebut, Siska juga menyoroti pentingnya keterbukaan data antarinstansi. Ia mengaku masih membutuhkan data yang lebih lengkap dari Satgas MBG Kota Kendari untuk mengetahui kondisi riil pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, evaluasi MBG tidak boleh hanya diarahkan kepada BGN atau SPPG. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, satgas maupun mitra pelaksana memiliki tanggung jawab masing-masing.
“Jangan kita saling menyalahkan. BGN punya tugas, pemerintah kota punya tugas, APH punya tugas, mitra juga punya tugas,” katanya.
Siska mengingatkan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya juga akan dimintai pertanggungjawaban terkait pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terbuka dalam menyampaikan data, persoalan dan kebutuhan di lapangan.
“Kalau kita tidak saling koordinasi, tidak bersinergi, tidak mungkin saya sebagai kepala daerah menyampaikan ke pusat bahwa si A tidak memberikan data, BGN tidak memberikan data, APH tidak memberikan data. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
KPPG: 2026 Harus Jadi Tahun Perbaikan
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kendari Mulyadi, S.KM., M.Si. mengatakan 2026 harus menjadi momentum perbaikan kualitas pelaksanaan MBG.
Jika tahun sebelumnya lebih banyak diarahkan pada percepatan pelaksanaan, maka tahun ini seluruh unsur pelaksana diminta memperbaiki layanan, sarana dan prasarana, serta tata kelola program.
Dinas Kesehatan diminta memastikan standar kebersihan, sanitasi dan gizi di setiap SPPG. Dinas Lingkungan Hidup mengawal pengelolaan limbah dan sampah, sementara Dinas Tenaga Kerja memastikan tenaga kerja yang terlibat memenuhi standar kesehatan, kesejahteraan dan kompetensi.
Perangkat daerah lainnya juga didorong memperbesar penyerapan produk pertanian, UMKM dan usaha lokal sebagai bagian dari kebutuhan MBG.
Mulyadi turut mengapresiasi Kejaksaan Negeri Kendari yang aktif memberikan pengawasan terhadap tata kelola keuangan program.
Menurutnya, masukan dan rekomendasi dari aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran negara yang disalurkan ke rekening SPPG dikelola secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
“Mari kita perbaiki layanan, benahi sarana prasarana sesuai petunjuk teknis terbaru, dan berikan yang terbaik bagi anak-anak kita,” tegas Mulyadi.
90 Ribu Pelajar Sudah Terlayani
Pelaksanaan MBG di Kota Kendari disebut telah memberikan dampak yang cukup besar.Data yang disampaikan KPPG mencatat lebih dari 90 ribu pelajar telah mendapatkan layanan MBG, sementara program tersebut juga telah menyerap sekitar 2.042 tenaga kerja lokal.
Selain pemenuhan gizi, MBG diharapkan terus memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan produk lokal dari desa dan kelurahan.Siska berharap momentum tersebut tidak disia-siakan.Ia ingin MBG menjadi program yang bukan hanya membuat anak-anak Kendari mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menghidupkan roda ekonomi masyarakat.
“Semoga pelaksanaan MBG di Kota Kendari terus berjalan maksimal. Anak-anak kita, ibu hamil, balita, anak SD, SMP hingga SMA gizinya terpenuhi, sehat dan menjadi generasi yang cerdas serta unggul,” pungkasnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
