Bawaslu Koltim Diminta Awasi Petahana Untuk Tidak Mutasi Pejabat

  • Whatsapp

Kolaka Timur, Sultrademo.co – Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kolaka Timur untuk melakukan pengawasan dan sekaligus mengingatkan Kepala Daerah (Bupati Koltim) yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Koltim 2020 yang berstatus Petahana untuk tidak melakukan Mutasi atau Rotasi Jabatan dalam lingkup Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020 atau enam (6) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Hal tersebut, sesuai surat edaran Bawaslu RI Nomor: SS-2012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 terkait instruksi pengawasan dalam tahapan pencalonan yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bacaan Lainnya

Seperti diketahui ada (7) tujuh daerah di Sulawesi Tenggara yang akan menggelar Pilkada 2020 salah satunya Kabupaten Kolaka Timur yang Kepala Daerahnya saat ini sebagai Petahana.

Ketua Presidium JaDI Koltim Adly Yusuf Saepi mengatakan, larangan untuk tidak melakukan mutasi atau rotasi terhadap ASN/Pejabat menjelang Pilkada serentak 2020 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 71 ayat (2) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

Petahana juga dilarang untuk memanfaatkan jabatannya sebagaimana disebut dalam Pasal 71 ayat (3) ”Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

Adly menjelaskan, sesuai Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020, sehingga terhitung mulai 8 Januari 2020 petahana dilarang melakukan mutasi atau perombakan jabatan tanpa seizin dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Calon Petahana harus mentaati aturan dalam undang-undang pilkada, karena jika melanggar sanksinya adalah didiiskualifikasi sebagai calon kepala daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (5) “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Lanjut Adly, Bawaslu Koltim harus segera menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Koltim baik lisan maupun tulisan dalam bentuk surat himbauan agar diketahui, sehingga tidak melakukan penggantian pejabat, sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang program dan kegiatan dalam Pilkada 2020 yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Ujarnya.

JaDI Koltim berharap Pilkada Koltim dapat berjalan secara adil dan demokratis. Intinya Calon Kepala Daerah atau Petahana wajib taat dan tunduk serta memperhatikan segala peraturan perundang-udangan yang berlaku khususnya terhadap Pasal 71 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 162 ayat (3), Pasal 188 dan Pasal 190 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, dan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pos terkait