Operasi Yustisi Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19/Foto: Istimewa

Kendari, Sultrademo.co – Tim Gabungan yang terdiri dari personel Polri dan Polisi Pamong Praja (Pol PP) mulai menggelar operasi yustisi penegakan peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada Senin (14/9). Kegiatan operasi yustisi diawali dengan menggelar apel kesiapan di Posko Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Sultra.

Disela apel kesiapan, AKBP Lilik Istiyono, S.I.K mengungkapakan bahwa giat operasi yustisi penegakkan Pergub protokol kesehatan ini digelar secara serentak di seluruh Sulawesi Tenggara dan akan dilaksanakan hingga akhir September 2020.

“Hari ini gabungan personel yang dilibatkan sebanyak 50 personel dan kami bagi dua tim yaitu tim mobile dengan tugas menyambangi tempat atau rumah makan dimana banyak orang berkumpul sedangkan stasioner melaksanakan himbauan dengan mengedepankan tindakan persuasif,” ungkap AKBP Lilik.

sultrademo
sultrademo

Kepala Dinas Kominfo Sultra Ridwan Badallah mengungkapkan subyek pengaturan pada Pergub Sultra Nomor 29/2020 meliputi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

“Pada aspek monitoring dan evaluasi, gubernur berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pergub dan mendelegasikan kewenangan tersebut pada gugus tugas/satuan tugas penanganan Covid-19 daerah perangkat daerah teknis terkait di bawah koordinasi sekretaris daerah” ungkap Ridwan Badallah dalam rilis tertulis

Baca Juga :  Peringati Hari UMKM Nasional, Telkomsel Gelar Webinar ‘UMKM Movement’ di 12 Kota di Indonesia

Mengenai pemberian sanksi, dikenakan pada dua kelompok, yakni perorangan dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Sedangkan aspek pendanaan, bersumber dari APBD dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pembentukan produk hukum daerah seperti pergub ataupun perda, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah” tambahnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 80/2015 maupun Permendagri Nomor 120/2018 disebutkan bahwa rancangan produk hukum tingkat provinsi dilakukan pembinaan oleh menteri dalam negeri melalui direktur jenderal otonomi daerah. Pembinaan ini difasilitasi paling lama 15 hari setelah diterimanya surat permohonan fasilitasi.

Jika mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 tanggal 4 Agustus 2020, terbitnya Pergub Nomor 29/2020 hanya memakan waktu kurang dari 30 hari, termasuk di dalamnya proses fasilitasi dengan kemendagri.

Laporan : Ilfa

Editor : MA

Komentar