Jakarta, Sultrademo.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama sejumlah pihak tengah menelusuri dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dilansir dari CNNIndonesia.com, dugaan kebocoran data KPU mewarnai hari pertama kampanye Pilpres 2024, Selasa (28/11). Hal itu terungkap dalam unggahan di akun X (Twitter) milik Founder Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
“Belum juga pemilu dan tau hasilnya gimana tapi data pribadi kita semua yang terbaru malah udah bocor duluan,” tulisnya dalam unggahan tersebut disertai tangkapan layar unggahan data di Breachforums, Selasa.
Dari hasil penelusuran CNNIndonesia.com saat Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan yang beredar.
” Data DPT tidak hanya dipegang KPU. Sejumlah pihak juga memegang data tersebut sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, ” kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).
“Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk softcopy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT,” tambahnya.
Dikatakannya, UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu.
Untuk diketahui, data yang diklaim milik KPU tersebut dibocorkan oleh akun dengan nama Jimbo di BreachForums pada Senin (27/11) pukul 09.21 WIB. Dalam unggahan tersebut, akun Jimbo melampirkan sampel data yang diklaimnya didapatkan dari KPU (kpu.go.id). Sampel data tersebut memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.
Sampel ini juga memuat data sejumlah pemilih yang berada di luar negeri. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Ia menyediakan sekitar 500 ribu data sebagai sampel yang bisa dilihat para pengguna BreachForums.
Data tersebut dijual dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).
Laporan : Hani
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
