DPRD Konawe Tetapkan Perda No 4 Tahun 2020, Polemik “Desa Fiktif” Tuntas

Unaaha, Sultrademo.co – Sebanyak 291 desa di kabupaten Konawe kini sah secara hukum setelah Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 Tahun 2020. Penetapan itu tindak lanjut dari 3 Perda yang sempat menjadi polemik tentang desa fiktif atau desa hantu.

Kini jumlah dan nama-nama serta batas-batas desa akhirnya terjawab. Ketua DPRD Kabupaten Konawe, H. Ardin menjelaskan, awalnya Perda tentang jumlah dan nama desa yang pertama dibahas untuk mengakhiri polemik tentang desa fiktif atau desa hantu di kabupaten Konawe.

Namun dalam perjalanannya, Pemerintah provinsi sebelumnya telah mengeluarkan dua nomor registrasi atau dua perda sesuai PP 80 tahun 2015, Noreg I tentang jumlah dan nama nama desa noreg 2 tentang batas batas desa.

tengah post

“Jadi kami sampaikan kita bahas satu perda ternyata Pemprov Sultra mengeluarkan dua nomor registrasi, nah inikan berpolemik”kata Ardin usai rapat paripurna yang dihadiri seluruh anggota DPRD, Pemkab Konawe dan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) serta Forkopimda di aula rapat kantor DPRD di Unaaha.

tengah post 2

Lalu, tambah Ardin, pemerintah pusat mengambil alih, dimana pada tanggal 29 sampai dengan 30 Juni 2020, diadakan rapat di Jakarta antara Kementerian dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemkab Konawe, DPRD provinsi maupun DPRD Kabupaten Konawe hadir semua. Hasil dari rapat itu, kata dia, diformulasikan harus melahirkan dua Perda baru.

Ardin menuturkan, meski belum ditanda-tangani Bupati Konawe, pencabutan Perda sebelumnya (perda nomor 1 dan 2) tentang jumlah dan nama nama serta batas batas desa tetap berlaku karena Pemerintah Provinsi sudah mengeluarkan dua nomor registrasi.

“Oleh karena itu, untuk menyudahi ini maka harus dicabut dulu, makanya malam ini kami buat perda nomor 3, Perda nomor 3 mencabut perda nomor 1 dan 2, kemudian kita lahirkan perda nomor 4 malam ini,”ungkapnya.

Selanjutnya, kata Ardin, Perda nomor 4 itu, adalah perda tentang penetapan desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Konawe.

“Jadi ini omnibus lownya kita, Kabupaten Konawe ini kan kabupaten induk, dimana kita tau telah melahirkan beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe kepulauan dan bahkan Kota Kendari sebelumnya,”tuturnya.

Dengan lahirnya Perda nomor 4 tahun 2020, tegas dia, tidak ada lagi Perda yang mengatur tentang desa di Kabupaten Konawe, 291 desa itu sudah jelas status hukumnya.

“Bahwa pemerintah daerah dan DPRD itu cuma mengenal 291 desa yang ada di Kabupaten Konawe,” tutupnya.

Laporan : Jumardin
Editor : AK

 

Berlangganan Berita Terbaru Sultrademo.co!

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.