Gelar Diskusi Publik, JaDi Koltim : Netralitas ASN dan Politik Uang Dalam Pilkada 2020

  • Whatsapp

Kolaka Timur,  sultrademo.co – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur Jum’at 10 Januari 2020 mengadakan Diskusi Publik dengan Tema “Mengawal Netralitas ASN dan Politik Uang Dalam Pilkada Koltim 2020” bertempat disalah satu Cafe di Tirawuta Koltim.

Narasumber yang hadir dalam Diskusi Publik diantaranya Ketua KPU Koltim Suphrihaty Nengtias, Ketua Bawaslu Koltim Rusniyatinur Rakibe, Dosen FISIP UHO Sarmadan yang juga Ketua KPU Konawe 2013-2018 dan Ketua Presidium JaDI Koltim Adly Yusuf Saepi.

Bacaan Lainnya

Diskusi publik yang dikemas secara interaktif di Moderatori oleh Sekretaris JaDI Koltim Asri Alam Andi Baso, dan peserta dalam diskusi publik yang hadir yaitu dari Unsur Partai politik, Anggota DPRD, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, OKP dan Pers.

Adly Yusuf Saepi dalam sambutan dan pengantarnya mengatakan bahwa kegiatan diskusi hari ini merupakan bentuk partisipasi dan tanggungjawab moril kami sebagai aktifis yang pernah mendedikasikan diri sebagai Penyelenggara Pemilu yang saat ini tergabung dalam Jaringan Demokrasi Indonesia untuk mengawal jalannya proses demokratisasi didaerah agar berkualitas dan berjalan sesuai regulasi.

“Bahwa netralitas ASN dalam Pilkada adalah yang hal sangat penting yang harus ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap Aparatur Sipil Negara, agar ASN tetap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik terhadap masyarakat,” tegasnya

Ketika ASN tidak Netral maka akan berdampak negatif baik terhadap pelayanan publik, dan akan terjadi konflik kepentingan ketika mendukung pasangan calon tertentu.

“Masalah politik uang dalam Pilkada diakui atau tidak, merupakan momok yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi di Indonesia. Politik dan uang adalah dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan antara satu sama dan lainnya karena untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik,” tambahnya.

Namun, bukan berarti politik uang dalam Pilkada 2020 tidak bisa dihilangkan selama semua pihak baik Pasangan Calon, Tim Sukses, Partai Politik, dan masyarakat secara umum serta semua pihak berkomitmen untuk menolak dengan tegas politik uang, sehingga harapan kita untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas dan bermartabat dapat terwujud.

Di tempat yang sama Ketua Bawaslu Koltim Rusni Rakibe dalam pemaparannya memberikan apresiasi atas inisiatif JaDI Koltim membuat diskusi publik seperti ini dengan mengangkat tema yang selalu menjadi fokus pengawasan Bawaslu terkait netralitas dan politik uang.

“Dengan keterbatasan sumber daya Bawaslu mengharapkan partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan mengawal proses pilkada khususnya pelanggaran terhadap netralitas ASN dan Politik uang. Jangan ragu untuk melaporkan pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada, Bawaslu siap untuk memproses pelanggaran tersebut,” Ucapnya sembari memberi apresiasi.

Ketua KPU Koltim, menyampaikan beberapa tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang saat ini sedang dilaksanakan oleh KPU Koltim, Nengtias meminta dukungan semua pihak untuk mensukseskan Pilkada Koltim 23 September 2020.

Sarmadan Dosen Fisip UHO dalam penyampaiannya, ASN memiliki suatu nilai, sehingga karena punya nilai, maka ASN banyak dilirik oleh Pasangan Calon karena memiliki sumber daya yang lebih yang dari masyarakat umum lainnya.

Ketika ditanya terkait Politik uang, Sarmadan mengatakan “politik uang adalah musuh kita bersama sehingga harus dilawan dan ditolak dengan tegas karena dapat merusak demokrasi yang sudah dibangun selama ini,” tutupnya.

Laporan : Irfan

Pos terkait