Perlindungan Data Pribadi Vis a Vis Globalisasi Ekonomi Digital

  • Whatsapp
Mohammad Dawam, Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI, (Baju Batik), bersama Michael Rose (US. Departement of Commerce) setelah Diskusi Publik bertajuk: "Diskursus dan Harmonisasi Perlindungan Data Pribadi dg UU Keterbukaan Informasi Publik" yang diselenggarakan kerjasama KI DKI - Kedubes Amerika Serikat, Kamis, 21 November 2019.

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yg sedang digodok pemerintah melalui Kominfo RI ini, juga amatan wacana yg berkembang di dalam negeri dan teori2 PDP di APEC, termasuk Amerika dan Singapura, maupun negara-negara yg sedang menyusun UU sejenis dan yang sudah mempraktikkannya.

PDP ke depan akan diperhadapkan pada persoalan bisnis data, yakni ekonomi digital. Oleh karenanya, Indonesia harus memperkuat muatan dan praktik rumpun penerapan UU perdagangan berikut teknologi terapan yg super canggih agar data pribadi penduduk Indonesia tetap bisa terkontrol dengan baik oleh pemerintah, sekaligus menghindari banyak hal perilaku penyelewengan data dengan banyak modusnya.

Bacaan Lainnya

Oleh karena ekonomi digital masuk dalam rumpun perdagangan, maka Amerika Serikat memasukkan hal ini di Kementerian Perdagangan, bukan Kominfo sebagaimana di Indonesia.

Indonesia, memiliki ciri khas yang unik sekaligus berpotensi penerapan PDP bisa saja beda dengan negara lain secara filosofis.

RUU PDP sebaiknya tdk hanya diarahkan pada tujuan mempernudah proses perkembangan ekonomi digital semata, karena konstitusi pada dasarnya termaktub dalam pasal 28 F, G, H, I, J., dan pasal-pasal terkait, misal Pasal 33 UUD RI 1945. Prinsip dasar UUD kita mengamanatkan, arah perlindungan data adalah untuk ketahanan nasional. Artinya, data dalam perumusan RUU PDP harus dikembalikan pada fungsi dasar pertahanan negara, bukan sekedar bisnis oriented.

Oleh sebab itu, dasar hukum pembuatan RUU PDP harus disesuaikan kontruksi filosofi bernegara yakni pertahanan negara. d
Oleh karenanya, perlu memasukkan rumpun UU terkait Hankam (Pertahanan dan Keamanan), semisal UU Teroris, UU Adminduk, UU apapun terkait pertahanan negara, misal UU Intelijen). Bahkan ada 32 UU terkait data pribadi, dan tentu tidak mudah mensinkronisasikan dalam praktiknya secara berimbang atas berbagai kepentingan: konsumen, pengelola data dan pemerintah. Michael Rose (US. Departement of Commerce) sebagai Narasumber Diskusi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi DKI pada, Kamis, 21 November 2019 lalu menyebutkan bahwa, bagaimana data pribadi ini berjalan harmonis dengan platform yang ada yakni, melindungi data pribadi konsumen baik dari sisi pemerintah, ekonomis maupun nasabah dan lain lain. Sebab big data adalah sumber daya baru dan berbeda dengan bahan bakar minyak sebagai energi yg akan habis. Bagaimana cara menfasilitasi pertukaran data agar tetap terproteksi. Prinsip yg sama juga disampaikan Narasumber dari APEC- Singapore, Huey Tan bahwa, pihak yang mendapat mandat kelola data harus ada kepastian untuk data tersebut
digunakan. Ini penting, untuk menghindari penyalahgunaan data.

Lebih jauh, bila dicermati dari regulasi di Indoesia, sedikitnya bisa didapati bahwa data itu setidaknya ada tiga jenis. 1. Data terbuka, yakni informasi P2ublik terbuka sebagaimana disebut dlm UU Nomor 14 tahiun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 2. Data dikecualikan juga disebut dlm UU KIP. 3. Data pribadi dimana negara wajib melindunginya sebagaimana disebut dalam UU Administrasi Data Kependudukan. Tentu bila dibedah dari 32 UU terkait data pribadi, bisa saja makin banyak
varian tentang data pribadi itu. Nomer 1 dan 2 adalah lebih cenderung penerapan sanksinya dengan hukum “pidana” sosial. Sedang nomer 3, sanksi yang menyalahgunakan data pribadi, bukan hanya sanksi pidana sosial, tapi juga pidana murni yang juga perlu dirumuskan dalam RUU KUHP yang juga sedang digodok di DPR RI.

Karena bisnis data ini sudah lintas negara, maka perlu juga pasal peralihan di UU PDP nantinya. Perlu dipikirkan bersama agar memasukkan sistem omnybus law, mengingat banyaknya UU terkait masalah ini sebagai payung hukum kejahatan pidana data antar negara maupun penyalahgunaan pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu, yang berbeda dengan filosofi bernegara, bahwa data sebagai kekuatam pertahanan negara.

Negara kita dengan negara lain juga perlu membuat keseragaman, kepastian maupun kesepakatan hukum terkait data ini dengan harapan posisi Indonesia bisa sejajar dengan negara-bangsa lainnya: duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kesimpulan akhir bahwa, RUU PDP yang ujungnya menjadi UU kalau memang arahnya kesitu, hendaknya didesain untuk keamanan bagi tiga pihak. 1. Keamanan pemilik data. 2. Keamanan konsumen data. 3. Keamanan negara kita. Dan jika pemerintah menunjuk pihak swasta untuk mengelola, hendaknya juga dipikirkan mekanisme dan aturan yang pasti, tegas dan jelas sekaligus juga mengindahkan kaedah hukum yang berlaku dan menganut asas akuntabilitas, partisipatif dan tansparan sebagaimana ruh UU KIP dibuat dan dijalankan semua pihak.

Penulis: Mohammad Dawam (Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Dua Periode: 2012 – 2016 dan 2016 – 2020).

Pos terkait