Kendari, Sultrademo.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya peran seluruh pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang digelar secara virtual pada Rabu (9/10/2024).
Rakornas yang dihadiri sejumlah tokoh nasional ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan penyebaran pornografi.
Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, yang membuka rapat, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor serta penguatan pendidikan karakter untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda.
“Pendidikan memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi. Hal ini harus diwujudkan melalui penguatan kurikulum di berbagai lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pesantren,” kata Saiful.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPA), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, yang mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy, menekankan perlunya penguatan regulasi dan literasi digital.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat keempat secara global dan kedua di ASEAN terkait kasus pornografi.
“Data ini menegaskan urgensi pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) di tingkat daerah,” ujar Woro.
Woro menambahkan, peran pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, seperti TP PKK dan Karang Taruna, sangat dibutuhkan untuk menangani masalah ini di akar rumput.
Kabid Penanganan Kejahatan Luar Biasa Kemenko Polhukam, Popon Ardianto Sunggoro, menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran pornografi. Ia juga mendesak penerapan sanksi bagi daerah yang belum membentuk GTP3.
Sementara itu, Syofian Kurniawan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pemantauan terhadap situs pornografi serta memperkuat literasi digital guna mencegah penyebaran konten berbahaya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah pusat, terutama dalam pembentukan GTP3 di Sultra.
Ia menegaskan bahwa pencegahan pornografi harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek pembinaan, pendidikan, kontrol teknologi, dan penegakan hukum.
“Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap pencegahan pornografi di Sulawesi Tenggara. Ini bukan hanya soal moral, tetapi juga tentang menjaga ketahanan sosial masyarakat. Langkah preventif dan tindakan hukum harus dilakukan secara seimbang,” ujar Andap.
Rakornas ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, serta perwakilan dari kementerian/lembaga dan kepolisian. Delegasi dari Pemprov Sultra juga hadir, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sultra.