Jakarta, Sultrademo.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 yang diharapkan menjadi langkah maju dalam efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Acara ini diawali laporan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menyebutkan bahwa alokasi belanja negara dalam APBN 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total tersebut, Rp919,9 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD) yang akan mendukung berbagai program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
“Kami memastikan bahwa APBN 2025 dirancang untuk mendukung program-program prioritas nasional dengan fokus pada efektivitas dan keselarasan belanja antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Sri Mulyani.
Presiden Prabowo, dalam arahannya, menegaskan bahwa APBN 2025 harus dijalankan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian, serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita harus melawan pemborosan dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk program yang benar-benar bermanfaat. Prioritas kita adalah pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” tegas Presiden.
Presiden juga mengapresiasi pencapaian dalam pengendalian inflasi dan peningkatan produksi beras meski menghadapi tantangan cuaca ekstrem.
Di acara yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan manfaat Katalog Elektronik Versi 6, seperti efisiensi biaya hingga 30%, transparansi, dan pengurangan risiko penyimpangan anggaran. Katalog ini wajib digunakan oleh seluruh instansi pemerintah mulai 1 Januari 2025.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa penyerahan DIPA dan TKD menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sultra.
“Alokasi anggaran ini memberikan peluang besar bagi kami di daerah untuk memaksimalkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra,” ungkap Andap.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen menjalankan arahan Presiden terkait efisiensi dan pemanfaatan Katalog Elektronik.
“Kami akan memastikan bahwa dana TKD dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Andap juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran, termasuk penggunaan dana TKD untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi.
“Kami harus memastikan setiap rupiah dari TKD mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri kabinet, serta gubernur dari seluruh Indonesia.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
