Sanksi Tegas Calon Pilkada Pelanggar Protokol Covid-19

  • Whatsapp

Oleh :

Varhan Abdul Aziz

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)

Bacaan Lainnya

Pilkada Serentak jadi dilaksanakan 9 Desember 2020. Ada pro, ada kontra, tapi dominan sepakat Pilkada harus dilanjut demi maslahat. Poin-poinnya sudah pernah saya jabarkan dalam tulisan “Bagaimanapun Keadaanya Pilkada 2020 Harus Dilanjutkan” yang dimuat di Kompasiana dan beberapa Media Nasional.

Konsekuensi dari setiap kebijakan pasti ada. Sekecil apapun kebijakanya, apalagi ini kebijakan besar yang menentukan arah kesejahteraan Rakyat di 270 Kabupaten Kota dan Provinsi. Separuh nasib Indonesia diproses dalam Pilkada ini.

Isu populernya bukan sekedar memilih pemimpin yg baik, tapi memilih pemimpin yang taat aturan. Meski sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) yg mana 4 perubahan PKPU telah disetujui dalam rapat bersama Kemendagri dan DPR. Masih saja tampak pelanggaran masif.

2 Rancangan Peraturan Bawaslu telah disetujui juga. Fakta di lapangan dalam pendaftaran Paslon ke KPU, Cakada Dominan masih mendaftar dengan gaya lama era normal. Mereka masih senang menunjukan euforia arak-arakan.

Tidak bisa disebutkan satu persatu, silahkan di cek pemberitaan nasional, semua dominan menggambarkan arak-arakan. Agaknya paslon-paslon ini masih merasa gengsi massa besar mengangkat hegemoni mereka. Dan perasaan tidak akan ditindak oleh Bawaslu yang menjadikan mereka dengan enteng masih melakukan arak-arakkan. Padahal mereka paham semua itu melanggar Protokol Covid.

Kemendagri telah melakukan sosialisasi dan upaya masif dalam job deskripsinya memastikan 4 fungsi tugasnya terlaksana. 1. Menyediakan anggaran, 2  menyediakan data valid untuk keberlangsungan pemilihan 3. Memastikan stabilitas politik berjalan layak dan aman, dan 4. Memastikan netralitas ASN.

Bahkan sesuai tugas yg diberikan Presiden Jokowi, Mendagri turut ambil bagian strategis dalam kampanye penggunaanasker. Dengan memaksimalkan peran PKK di seluruh Indonesia, Kemendagri Mengkampanyekan #GebrakMasker (Gerakan Bersama Rakyat Bermasker).

Dalam kampanye ini, Mendagri pada setiap pertemuan dengan seluruh stakeholder, KPU, Bawaslu, Hingga Kepala daerah dalamnya kunjunganya ke daerah-daerah, Beliau selalu tegaskan pentingnya Protokol Covid dan manfaat pemahaman serta wajibnya bermasker bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang tinggal ketegasan Bawaslu di lapangan. Agar para paslon ini tidak meremehkan PKPU dan Peraturan Bawaslu dalam menerapkan Protocol Covid. Kalau semua pelanggaran ditindak, Paslon takkan main-main lagi dan takkan berani kampanye ramai-ramai seperti yang tercermin dalam masa pendaftaran Kontestan Pilkada beberapa hari ini.

Petahana ataupun penantang, harus taat Protokol Covid dalam proses Pilkada. Bila dalam prosesnya mereka tidak taat, sebagus apapun retorika substansi program yang dicanangkan, akan menjadi kepalsuan. Karena mereka tidak sayang dengan kesehatan dan nyawa pendukungnya.

Salah satu Bupati di daerah Indonesia Tengah bahkan menjadi korban Covid 19 saat melakukan arak-arakan massa. Bukan tidak mungkin bisa terjadi pada semua daerah. Tindak tegas sanksi Cakada adalah harga mati. Selanjutnya biarkan rakyat memilih calon dengan program terbaik yang menghargai nyawa dan kesehatan rakyatnya.

Rakyat kita sudah pintar. Calon pemimpinnya harus berkampanye sehat dengan cara lebih pintar. Atau siap-siap tidak terpilih.

Pos terkait