Transparansi Mencegah Korupsi dan Pungli

  • Whatsapp

Oleh: Andi Hatta

Korupsi dan pungli (pungutan liar) merupakan virus yang banyak menjangkiti politikus, pejabat, aparat dan birokrasi. Virus ini sebenarnya berkembang biak di area tertutup dan menyukai “kegelapan”. Karenanya, untuk mencegah dan menghancurkan virus korupsi dan pungli ini, salah satu caranya adalah meneranginya dengan cahaya transparansi, membuka pintu informasi.

Bacaan Lainnya

Transparansi, baik di sektor anggaran maupun perizinan akan mencegah terjadinya korupsi dan pungli, sebab kedua virus ini tidak bebas bergerak di ruang terbuka dan terang.

APBN maupun APBD sebagai informasi yang terbuka untuk publik sudah seharusnya dibuka dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui jumlah dan sektor apa saja ya g dibiayai APBN dan APBD.

Dengan keterbukaan informasi APBN dan APBD ini, maka masyarakat akan terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengontrol penggunaan anggaran, sehingga badan publik bisa lebih berhati-hati dalam penggunaannya.

Semua badan publik pemerintah rawan terjadi korupsi dan pungli, terutama sektor perizinan, pendidikan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan dan bansos, perpajakan dan perbankan, pendapatan daerah, pengelolaan aset, layanan kesehatan, pemerintahan desa serta perhubungan.

Untuk menutup ruang terjadinya negoisasi kolusi dan korupsi, maka semua badan publik sudah seharusnya berkomitmen membuka dan memberi pelayanan informasi yang efektif dan efisien.

Dalam memberi pelayanan informasi, setiap badan publik diharuskan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Di sektor pelayanan perizianan misalnya,
badan publik seharusnya mengumumkan standar pelayanan, baik prosedur, jenis, syarat maupun besarnya biaya beserta dasar hukum dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengurusan.

Tidak adanya pengumuman dan atau keterbukaan informasi perihal standar pelayanan seperti itu akan membuka ruang terjadinya korupsi dan pungli.

Selain keterbukaan informasi, standar pelayanan obyek perizinan termasuk setoran pajak dan non pajak kepada negara/derah juga harus transparan. Misalnya dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) bidang perkebunan dan pertambangan. Transparansi lokasi, luas area, dokumen Amdal dan kotribusi terhadap negara/daerah termasuk besaran CSR ini penting, karena tak sedikit perusahaan perkebunan maupun pertambangan ternyata menyerobot lahan milik warga atau melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan.

Demikian juga dengan penyaluran dana bantuan sosial, bantuan operasionsl sekolah (BOS), dan bantuan pertanian harus diumumkan atau membuka akses informasi tentang data penerima bantuan.

Demikian juga dengan dana desa, rencana program dan satuan kegiatan termasuk jumlah anggaran dan waktu pelaksanaannya harus diumumkan dan membuka akses informasi.

Hal ini untuk mengindari adanya penyalahgunaan wewenang dan anggaran, termasuk tidak tepat sasaran.

Pada dasarnya, semua informasi bersifat terbuka kecuali yang dikecualikan. Sesuai UU No. 14/2008 Pasal 2 ayat 1 dan 2: 1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. 2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Penulis: Ketua KI Sultra

Pos terkait