Konawe, Sultrademo.co – Bupati Konawe, H Yusran Akbar, didampingi Wakil Bupati H Syamsul Ibrahim, memimpin rapat Koordinasi Pembangunan bersama sejumlah lembaga kementerian di ruang rapat Pemda Konawe, Unaaha, Senin (10/3/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Satker Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi 4 Kendari, Satker Balai Cipta Karya Sultra, Satker PU Perumahan Rakyat, Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, serta sejumlah ketua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat koordinasi ini bertujuan menyinkronkan strategi dan rencana kerja yang terintegrasi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Konawe. Yusran menyebut, penguatan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mendukung swasembada pangan di daerah tersebut.
“Penguatan dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung swasembada pangan, dengan memastikan sinergi antara berbagai pihak terkait menjadi kunci utamanya,” ujar Yusran.
Dalam pertemuan itu, Yusran juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan kolaborasi dalam perencanaan infrastruktur sumber daya air. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sistem irigasi serta pengendalian banjir di Konawe.
Selain itu, ia juga mengingatkan perlunya strategi pemeliharaan dan pengelolaan aset agar infrastruktur yang ada tetap optimal dan berfungsi dengan baik.
“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan rencana kegiatan Tahun 2025, sehingga mendukung suksesnya program Ketahanan Pangan Nasional di daerah yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.
Wakil Bupati Konawe, H Syamsul Ibrahim, turut mengapresiasi para Satker yang terlibat dalam kolaborasi perencanaan program. Menurutnya, perencanaan program harus terintegrasi dan melibatkan lintas sektor agar sasaran ketahanan pangan dapat tercapai.
“Perencanaan program harus terintegrasi dan kolaborasi bersama lintas sektor untuk mencapai sasaran dan tujuan ketahanan pangan yang kita harapkan,” tegas Syamsul.
Syamsul juga memberi perhatian serius pada alokasi perencanaan program di kawasan hutan. Menurutnya, jika proses perencanaan hingga pengerjaan proyek tidak terkoordinasi dengan baik, akan menimbulkan masalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Perlu disikapi beberapa permasalahan alokasi program dan perencanaan di kawasan hutan. Seperti program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah hutan cenderung dianggap bermasalah pekerjaannya setelah rampung. Ini saya titip agar ada solusinya,” tutupnya.
Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi nyata antara berbagai pihak dalam mengoptimalkan program-program infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Konawe.
Laporan: Jumardin
Editor: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
