Wakatobi, Sultrademo.co – Kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, ke Sulawesi Tenggara membawa kabar baik bagi sektor pendidikan. Pemprov Sultra mendapat tambahan alokasi anggaran Program Revitalisasi Sekolah sekitar Rp500 miliar pada 2026.
Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp300 miliar. Tambahan anggaran itu diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan dan pelosok desa.
Informasi tersebut disampaikan saat Fajar mengunjungi Kampung Bajo Mola di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Jumat (17/7/2026). Kunjungan dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah pusat dapat menjangkau wilayah kepulauan, termasuk Program Revitalisasi Sekolah, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kunjungan tersebut, Fajar didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Bupati Wakatobi Haliana, Wakil Bupati Wakatobi Safia Wualo, jajaran Pemerintah Kabupaten Wakatobi, serta pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di Sultra.
Wakil Gubernur Sultra Hugua mengatakan peningkatan alokasi anggaran revitalisasi sekolah merupakan bentuk perhatian sekaligus kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam mempercepat pemerataan layanan pendidikan.
“Tahun lalu Sulawesi Tenggara memperoleh anggaran revitalisasi sekolah kurang lebih sebesar Rp300 miliar. Tahun ini meningkat menjadi sekitar Rp500 miliar dari total anggaran nasional sekitar Rp9 triliun. Ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah,” kata Hugua.
Menurutnya, Program Revitalisasi Sekolah menjadi salah satu program strategis nasional di sektor pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah pusat juga mendorong pengembangan Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Hugua menegaskan, tambahan anggaran tersebut harus diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, melakukan pengawasan, serta memastikan pelaksanaan program tepat sasaran.
“Anggaran yang besar harus diikuti dengan perencanaan dan pengawasan yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi harus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa hanya menunggu. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, seluruh perangkat daerah harus memiliki semangat jemput bola. Kepala OPD harus aktif membangun komunikasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga agar semakin banyak program nasional berbentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat dibawa ke Sulawesi Tenggara,” tegasnya.
Menurut Hugua, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam memastikan akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan secara merata hingga wilayah kepulauan dan pelosok desa.
Dengan tambahan alokasi anggaran tersebut, Pemprov Sultra berharap proses revitalisasi sekolah dapat berjalan lebih cepat. Selain memperbaiki infrastruktur pendidikan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pembelajaran dan menciptakan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang unggul serta berdaya saing.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
