Ada yang menarik dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada Kolaka Timur Tahun 2020 ini, bagaimana tidak, dalam tahapan tersebut diwarnai dinamika dalam pelaksanaannya, akibat KPU Kolaka Timur dalam menetapkan Peserta Pemilihan yang akan bertarung di Pilkada 2020 diduga keras melakukan Pelanggaran terhadap tahapan dan aturan khususnya terkait Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020, dalam tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 4-6 September 2020 lalu.

Akibat dari Keputusan KPU Koltim tersebut, dua hari setelah penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 23-24 September 2020 oleh KPU, Pasangan Calon Nomor urut 2 (SBM) menggugat Surat Keputusan Nomor 91/PL.02.3-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kolaka Timur dengan gugatan sengketa administrasi pemilihan pada tanggal 25 September 2020, tetapi pada akhirnya Bawaslu Koltim memutuskan tidak meregistrasi laporan tersebut.

Berkenan dengan laporan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SBM) yang tidak diregister oleh Bawaslu Koltim, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesi (JaDI) Kolaka Timur Adly Yusuf Saepi, SH.,MH memberikan tanggapan dan pendapat, menurutnya pasca Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kolaka Timur mengeluarkan surat pemberitahuan registrasi perkara yang sebelumnya sudah di plenokan tanggal 30 September 2020 dan dituangkan dalam berita acara, maka kepada pihak Pemohon permohonan sengketa administrasi pemilihan yang tidak puas atas putusan Bawaslu, ada ruang yang diberikan oleh undang-undang Pemilihan untuk melaporkan Bawaslu Kolaka Timur baik di DKPP maupun Kepolisian.

sultrademo

Jadi ketika Peserta pemilihan dalam hal ini Pasangan Calon Nomor urut 2 (SBM) menganggap bahwa Bawaslu Koltim diduga keliru” dalam memahami dan menafsirkan peraturan terkait ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sehingga Bawaslu tidak meregister laporan Pemohon, maka Paserta pemilihan dapat melakukan upaya hukum lain yang disediakan undang-undang.

Sesuai informasi hasil pertemuan antara pihak Bawaslu Koltim dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SBM) bahwa dalam rapat pleno Bawaslu terjadi perbedaan antara Ketua dan Anggota. Adly Yusuf Saepi, menilai dengan tidak satu suaranya Ketua dan Anggota Bawaslu Kolaka Timur dalam rapat pleno untuk memutuskan status laporan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 Samsul Bahri Madjid-Andi Merya Nur (SBM), mengindikasikan adanya perbedaan pendapat dan penafsiran yang cukup alot terkait terpenuhinya atau tidak terpenuhinya unsur syarat materil di dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dimana disebutkan bahwa Sengketa Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”. Dan dalam klarifikasi di Kantor Bawaslu Koltim yang difasilitasi oleh pihak keamanan Polres Kolaka diketahui Ketua Bawaslu Kolaka Timur Rusniyatinur Rakibe tidak bertanda tangan baik di Berita acara hasil pleno tanggal 30 Sepember 2020 maupun surat pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, karena yang bersangkutan berpendapat laporan Pemohon Paslon Nomor Urut 2 (SBM) memenuhi syarat Materil, dan dua orang Anggota Bawaslu Koltim Lagolonga dan Abang Saputra Laliasa berpendapat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Adly Yusuf Saepi yang juga mantan Komisioner KPU Kolaka Timur melihat ada kesalahan atau kejanggalan” dalam surat yang dikeluarkan Bawaslu Koltim, dimana Bawaslu mengeluarkan surat sebanyak sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan hari yang berbeda kepada pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SBM) dan ada ketidaksesuaian, salah kutip Pasal dan tidak dicantumkannya tanggal bulan dan tahun dalam Surat Bawaslu tentang pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Kejanggalan dimaksud adalah adanya perbedaan dokumen Formulir PSP-5 yaitu formulir pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang disampaikan kepada Tim Kuasa Hukum melalui Pengacara Paslon Nomor Urut 2 (SBM) yang diterima pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan dokumen Formulir PSP-5 yang diumumkan oleh Bawaslu Kolaka timur tanggal 2 Oktober 2020. Perbedaan dokumen dimaksud adalah pada frasa kalimat “ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf b” dalam dokumen Formulir PSP-5 yang disampaikan pada Pengacara Paslon Nomor Urut 2 (SBM) tanggal 1 Oktober 2020, dan pada frasa kalimat “ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a” dalam dokumen Formulir PSP-5 yang diumumkan Bawaslu Koltim tanggal 2 Oktober 2020, dan kedua dokumen Formulir PSP-5 tersebut ditandatangani oleh Anggota Bawaslu Kolaka Timur La Golonga, S.Pd. atas nama Ketua Bawaslu Koltim.

Baca Juga :  Sajak Pagi 8 Oktober 2020

Dengan adanya dua surat yang sama namun berbeda isi maka patut diduga ada kesalahan atau kelalaian administrasi yang mengindikasikan atau patut diduga adanya dua kali pleno dalam menentukan status perkara yang sama. Padahal jika mengacu pada Pasal 23 ayat (3) Perbawaslu 2 Tahun 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi mengenai kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam rapat pleno paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan disampaikan oleh Pemohon dan dituangkan dalam berita acara verifikasi hasil perbaikan sesuai dengan Formulir Model PSP-4, dan di ayat (6) disebutkan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan status dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pemohon paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), yang ditetapkan sesuai dengan Formulir Model PSP-5, artinya bahwa sehari setelah pleno surat pemberitahuan sudah harus disampaikan kepada Pemohon/Pelapor.

Adly Yusuf berpendapat sesuai Pasal 23 ayat (6) Perbawaslu 2 Tahun 2020 maka surat pemberitahuan registrasi penyelesaian sengketa pemilihan yang dikeluarkan Bawaslu Koltim yang sah menurut hukum adalah Surat pertama yang dikirimkan kepada Pengacara Paslon Nomor urut 2 (SBM) tanggal 1 Oktober 2020 yang diterima melalui pesan singkat Whatsapp, yang kemudian diakui kebenaran surat tersbut oleh Anggota Bawaslu Koltim Abang Saputra Laliasa dalam klarifikasi tanggal 2 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Koltim. Sehingga surat yang ditempel di kantor Bawaslu Koltim tanggal 2 Oktober 2020 dianggap tidak sah, karena seharusnya antara surat pertama yang dikirim ke Pengacara Paslon nomor urut 2 (SBM) harus sama dengan surat yang ditempel di kantor Bawaslu Koltim.

Dosen Fakultas Hukum ini mengatakan secara substansi kedua surat tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan berdampak pada penerapan hukum yang berbeda, dan kedua surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Koltim tidak sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dan Keputusan Bawaslu Nomor 0419 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa, karena tidak mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau keluarnya surat sebagaimana surat pada umumnya, agar diketahui kapan keluarnya surat tersebut.

Atas permasalahan dan diduga tidak profesionalnya Bawaslu Koltim dalam memproses dan menindaklanjuti serta diduga adanya mal administrasi dan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu (Bawaslu) serta dugaan tindak pidana, Ketua Presidium JaDI Kolaka Timur Adly Yusuf Saepi mempersilahkan dan sudah seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SBM) melalui Tim Hukum untuk mengambil langkah hukum untuk melaporkan Bawaslu Kolaka Timur di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dan melaporkan Bawaslu Koltim di Kepolisian atas dugaan tindak pidana Pemalsuan surat atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pelaporan yang dilakukan baik di DKPP dan Kepolisian semata-mata untuk menegakkan seluruh aturan hukum dalam Pemilihan, sehingga tidak ada yang merasa kebal akan hukum ketika seseorang diduga sengaja melanggar hukum baik itu peserta pemilihan, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, maka harus ditindak. *“Dalam hukum tidak melihat siapa yang melanggar aturan, hukum harus tetap ditegakkan”*, semua pihak baik peserta pemilihan, masyarakat atau setiap warga negara dan penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi aturan main pilkada yaitu undang-undang pemilihan.

 

Oleh : Aldy Yusuf Saepi (Ketua JADI Koltim)

Komentar