JaDI Koltim Dukung Bawaslu Cegah Politik Uang & Mobilisasi ASN Dalam Pilkada 2020

  • Whatsapp

Kendari, sultrademo.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020 mendatang. Salah satu dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak adalah Kolaka Timur. Kabupaten Kolaka Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah mekar dari kabupaten induk (Kolaka) untuk kedua kalinya Kolaka Timur akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, sebelumnya tahun 2015.

Dalam setiap perhelatan Pemilihan Kepala Daerah dimanapun di seluruh Indonesia tidak terlepas dari terjadinya suatu pelanggaran dan kecurangan dalam setiap prosesnya, baik yang dilakukan oleh Peserta dan Tim Sukses, Penyelenggara maupun Masyarakat itu sendiri. Pelanggaran dan kecurangan dalam setiap proses tahapan Pilkada cukup banyak terjadi beberapa diantaranya misal; dalam sengketa pencalonan, kampanye diluar jadwal dan kampanye hitam. Namun pelanggaran yang paling sering terjadi dan berulang kali dilakukan serta menjadi musuh dan sekaligus masalah kita bersama adalah adanya praktik Politik Transaksional (politik uang) dan pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Mobilisasi ASN pada saat gelaran Pilkada dilaksanakan.

Bacaan Lainnya

Ketua Presidium JaDI Koltim mengatakan bahwa pelanggaran Politik Uang (money politic) dan Mobilisiasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2020 harus menjadi perhatian utama dan serius dari Penyelenggara Pemilu khususnya lembaga yang diberi otoritas oleh undang-undang untuk mengawasi Pilkada 2020 yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari kedua pelanggaran tersebut Bawaslu harus memetakkan, mengantisipasi dan mencegahnya sejak dini dengan memberikan informasi dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman yang cukup dan memadai kepada warga masyarakat agar pelanggaran politik uang dan mobilisasi ASN dapat diminimalisir dan tidak terjadi pada saat Pilkada nanti. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), sudah sangat jelas dan tegas terkait sanksi yang akan didapatkan bagi setiap orang yang melakukan praktik politik uang (suap menyuap) baik pemberi maupun penerima akan dikenai sanksi pidana, termasuk Pasangan Calon Kepala Daerah yang terbukti melibatkan ASN, Anggota TNI/Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, akan dikenai sanksi didiskualifikasi.

Lanjut Adly, salah satu upaya untuk menekan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam Pilkada 2020 adalah dengan melibatkan semua komponen masyarakat untuk bersama-sama dalam mengawasi Pilkada. Bawaslu sebagai lembaga Pengawas harus masif dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada. Ikhtiar untuk mewujudkan Pilkada 2020 yang berkualitas dan berintegritas, tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, khususnya kepada Bawaslu yang menjalankan fungsi Pengawasan, tetapi harus menjadi tanggungjawab dan komitmen bersama semua pihak mulai dari penyelenggara pemilu itu sendiri disetiap tingkatan, Pemerintah daerah, masyarakat, Partai Politik, LSM, Pers dan Ormas untuk bersama-sama berkontribusi dalam mengawal dan mengawasi segala bentuk pelanggaran dan kecurangan khususnya dalam menolak dan melawan politik uang termasuk mobilisasi ASN dalam Pilkada. Komitmen bersama tersebut tidak hanya sebatas slogan/simbol atau retorika belaka tetapi harus diimplementasikan dalam praktek, agar menghasilkan Pilkada 2020 yang bersih, berintegritas dan bermartabat, sehingga Pemimpin daerah terpilih nantinya dapat mensejahterakan dan mengakomodasi semua kepentingan rakyatnya sesuai dengan visi misinya yang disampaikan saat kampanye.

Sejatinya kontestasi Pilkada adalah kompetisi adu gagasan yang menyentuh akar persoalan yang ada didaerah bukan adu kekuatan finansial dengan melakukan politik uang dan memanfaatkan kekuasaan dengan memobilisasi ASN. Karena tidak akan ada kesejahteraan bagi rakyat jika politik uang masih mewarnai dalam Pilkada. Masyarakat harus diberi pendidikan politik yang baik dan cerdas oleh para kontestan dan tim sukses, agar masyarakat dapat menentukan pilihannya dengan baik dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur memberikan dukungan penuh kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur untuk memaksimalkan fungsi Pengawasan dan Pencegahan dalam mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam setiap proses tahapan Pilkada Koltim Tahun 2020 mendatang, khususnya terhadap pelanggaran money politic (politik uang) dan pelanggaran terhadap netralitas dan/atau mobilisasi ASN”.

Pos terkait