Kendari, sultrademo.co – Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 di Sulawesi Tenggara, pada Senin (3/4/2023).
Kegiatan yang digelar disalahsatu hotel di Kendari tersebut di melibatkan dari berbagai kalangan. Mulai dari unsur Akademisi, Pengamat, Birokrat, Pengusaha, Aktivis Lingkungan, dan KI Sultra selaku kelompok kerja daerah.
Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandi Yuda, menerangkan tujuan dari kegiatan tersebut bukan hanya performa layanan informasi dari badan publik tapi juga bagaimana masyarakat di setiap Provinsi itu merespon layanan informasi yang ada.
“Jadi lebih pada gambaran dan peta keseluruhan, bagaimana layanannya dan respon dari pada masyarakatnya yang bukan saja dari satu kalangan tetapi ragam sektor,” ujarnya.
Hasil dari IKIP yang digelar di 34 Provinsi ini nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai mesukan menjelang pidato ke presidenan pada Agustus 2023 mendatang.
“Semoga bisa menjadi bahan pidato beliau,” kata Arya.
Menurutnya Keterbukaan Informasi merupakan hal yang sangat penting pasalnya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah hadir sebagai salahsatu kategori tata kelolah pemerintahan yang bagus.
“Pasti jadi atensi beberapa kementrian dan secara keseluruhan kita akan punya masyarakat yang lebih maju,” ucapnya.
Ia membeberkan khusus Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 untuk pencapaian IKIPnya sudah relatif diatas rata-rata nasional.
“Harapannya memang kondisi keterbukaan di Sultra ini tetap bertahan,” pungkasnya.
Laporan: Muh Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
