Jakarta, sultrademo.co – Sebagai wujud perhatian keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik yang mencapai 30 persen. Korps HMI Wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kohati PB HMI) menggelar kegiatan Woman Talkshow, pada Senin (27/3/2023). Kegiatan tersebut bertajuk “Kuota 30 persen, Representatif atau Partisipatif”.
Ketua Pelaksana Masnia Ahmad, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan merefleksikan kaum perempuan untuk mengambil peran di ranah publik khususnya bidang politik dalam kuota 30 persen tersebut.
“Apakah sekadar partisipasi atau sudah merepresentasikan kapasitas perempuan,” ujar Masnia dalam laporannya di Ruangan Sidang Paripurna DPR RI, pada Senin (27/03/2023).
Menurutnya hadirnya diskusi tersebut diharapkan bisa merefleksikan kaum perempuan, terkhusus membawa Kohati lebih mengambil peran di ranah publik, bahkan sebagai pengambil kebijakan di Indonesia
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Kohati PD HMI Nurmaida Saana, mengatakan perempuan sama halnya dengan kaum laki-laki yang mempunyai kualifikasi di ranah politik.
“Kualifikasi kita adalah bukan sesama perempuan tetapi kaum laki-laki, dan posisi kita dengan mereka sebagai mitra sejajar,” ujarnya.
Dirinya menerangkan meski kuota 30 persen belum tercapai di Indonesia, namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kata Nurmaida sejauh ini Indonesia sudah lebih unggul. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kursi-kursi di parlemen yang digawangi oleh kaum perempuan.
Ketua Umum Kohati PB HMI Umiroh Fauziah, menerangkan representasi dari ketewakilan perempuan yang ada di perlemen hanya terhitung 20,8 persen namun hal iti sudah lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Apakah kuota 30 persen ini bukan hanya sekedar sistem yang mengatur sehingga tataran pusat baru mencapai 20 persen. Belum tercapainya keterwakilan perempuan di Indonesia sudah lebih unggul dibanding negara lain, seperti pernah adanya presiden perempuan dan menteri perempuan,” kata Umiroh Fauziah.
Dari kuota 30 persen itu, kata Fauziah terdapat tiga indikator peluang keterpilihan perempuan ketika menjadi kandidat pada pesta demokrasi.
“Ketiga peluang tersebut diantaranya sumber daya manusia dari kaum perempuan secara kuantitas sebagian besar dari kalangan terdidik, dan menyadari pentingnya terjun ke dunia politik. Peluang lainnya adalah perempuan berada di kontestasi politik merupakan amanah undang-undang yang harus dijalankan dan kuota persentase perempuan mengutamakan kualitas dari pada kuantitas,” jelasnya.
Ketua Umum PB HMI Raihan Aryatama, mengatakan bahwa banyak kelompok sosial yang berbasis gender lahir dari para perempuan namun hanya menjadi objek politik.
“Banyak sekali kelompok sosial yang berbasis gender lahir dari para perempuan. Tapi faktanya, kelompok itu hanya sebagai objek politik. Maka harapannya Kohati dan kelompok Cipayung dapat mengubah paradigma itu,” ucapnya.
Laporan: Muh Sulhijah
 






