Konawe, Sultrademo.co – Di tengah dinamika ekonomi global dan tuntutan transformasi digital yang semakin kencang, Pemerintah Kabupaten Konawe mengambil langkah prematur yang strategis. Bukan sekadar rutinitas birokrasi, namun sebuah upaya “menjemput masa depan” dilakukan melalui Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Selasa pagi (10/2/2026), suasana di aula pertemuan Pemerintah Kabupaten Konawe tampak lebih intens dari biasanya. Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, duduk di barisan depan, memimpin langsung jalannya diskusi panjang yang akan menentukan ke mana arah kemudi pembangunan daerah berjuluk Lumbung Beras Sulawesi Tenggara ini pada dua tahun mendatang.
Bagi Yusran, perencanaan adalah 50 persen dari keberhasilan. Sisanya adalah eksekusi dan pengawasan. Tanpa kompas perencanaan yang presisi, anggaran miliaran rupiah dikhawatirkan hanya akan menjadi angka-angka statistik tanpa ruh perubahan bagi kesejahteraan rakyat.
Filosofi Perencanaan: Bukan Sekadar Salin-Tempel
Dalam pidato arahannya yang tajam, Bupati Yusran Akbar menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus keluar dari zona nyaman. Ia menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk meninggalkan kebiasaan lama copy-paste program dari tahun-tahun sebelumnya.
“Perencanaan yang baik adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kita tidak sedang menyusun tumpukan kertas laporan. Kita sedang merumuskan nasib masyarakat Konawe di tahun 2027. Oleh karena itu, setiap program harus tepat sasaran, terukur, dan saling mengunci,” tegas Yusran di hadapan seluruh jajaran kepala dinas dan badan.
Yusran menyoroti bahwa sinkronisasi antara kebijakan daerah, provinsi, hingga prioritas nasional adalah harga mati. Ia mengingatkan bahwa ego sektoral antar-OPD seringkali menjadi penghambat utama kemajuan. Program pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, misalnya, harus selaras dengan pemetaan kawasan lumbung pangan oleh Dinas Pertanian atau kawasan industri.
Tiga Pilar RKPD 2027: Sinergi, Efisiensi, dan Dampak Nyata
Dalam forum tersebut, Bupati merumuskan tiga pilar utama yang harus menjadi napas dalam penyusunan RKPD 2027:
- Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Yusran tidak menginginkan adanya “pulau-pulau kecil” di lingkungan Pemkab Konawe. Koordinasi yang solid antarperangkat daerah dianggap sebagai cara paling ampuh untuk menghindari tumpang tindih anggaran. Dengan kolaborasi, satu mata anggaran bisa memberikan dampak berganda (multiplier effect) ke berbagai sektor.
- Efisiensi Penggunaan Anggaran
Efisiensi bukan berarti pemotongan, melainkan ketepatan. Yusran menekankan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas daerah adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan manfaatnya. Belanja yang tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau penurunan angka kemiskinan harus dipangkas.
- Akuntabilitas dan Transparansi
“Anggaran yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata dan diawasi bersama,” ujarnya. Bupati berkomitmen untuk melakukan pengawasan berlapis, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, guna memastikan tidak ada penyimpangan.
Satu Data Indonesia: Menjadikan Statistik Sebagai Panglima
Satu hal menarik dalam Forum OPD kali ini adalah langkah konkret Bupati Yusran Akbar dalam memperkuat basis data pembangunan. Usai memimpin diskusi, Bupati melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe.
Kerja sama ini merupakan tonggak penting implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Yusran menyadari bahwa perencanaan tanpa data yang akurat adalah spekulasi yang berbahaya.
“Kita tidak bisa membangun berdasarkan perasaan atau asumsi. Kita harus membangun berdasarkan data. Dengan MoU ini, koordinasi antara Pemkab dan BPS akan semakin kuat, terutama dalam standardisasi data dan sinkronisasi informasi,” jelasnya.
Dengan basis data statistik yang kuat, pemerintah daerah dapat memetakan secara akurat: di mana titik kemiskinan ekstrem berada, wilayah mana yang butuh intervensi stunting, hingga sektor apa yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Forum OPD RKPD 2027 ini diikuti oleh seluruh jajaran Bappeda dan pemangku kepentingan. Setiap kepala OPD diberikan panggung untuk memaparkan rencana program mereka, yang kemudian dibedah dan diselaraskan dengan visi misi besar pembangunan Konawe.
Pemerintah Kabupaten Konawe berharap, melalui proses kurasi program yang ketat ini, dokumen RKPD 2027 yang dihasilkan akan menjadi dokumen yang hidup (living document). Dokumen ini diharapkan tidak hanya berkualitas secara teknokratis, tetapi juga komprehensif dan benar-benar menjadi pedoman lapangan bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Langkah Bupati Yusran Akbar ini memberikan sinyal kuat bahwa Konawe sedang bersiap melakukan lompatan besar. Dengan perencanaan yang matang dan penguatan data, Kabupaten Konawe optimis dapat menyongsong tahun 2027 dengan fondasi ekonomi dan sosial yang jauh lebih kokoh.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
