Kendari, Sultrademo.co – Dalam rangka merespons tingginya angka perkawinan dini yang berisiko bagi kehamilan, Pemerintah Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga bersama BLUD UPTD Puskesmas Labibia menggelar rapat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Aula Kelurahan Wawombalata pada Kamis (12/9/2024). Kegiatan ini menyoroti urgensi pemantauan ibu hamil berisiko tinggi sebagai langkah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan Camat Mandonga, La Ode Faerudi, Kepala BLUD UPTD Puskesmas Labibia, Sutriasi Umar, serta perwakilan Dinas Kesehatan Kota Kendari, Nurmiati, yang memimpin dialog tentang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan ibu hamil.
La Ode Faerudi, yang membuka acara, menyoroti bahwa kemajuan teknologi paradoksnya telah memicu lonjakan perkawinan dini di kalangan masyarakat. Ia menekankan bahwa pernikahan di bawah usia 20 tahun menjadi faktor risiko utama bagi komplikasi kehamilan.
“Di tengah perkembangan teknologi, ironisnya, banyak masyarakat kita yang justru menikah dini. Ini membuat kehamilan di usia muda berisiko tinggi terhadap komplikasi,” ujar La Ode Faerudi dalam sambutannya.
Sutriasi Umar dari Puskesmas Labibia menjelaskan bahwa P4K adalah inisiatif penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. Program ini dirancang untuk melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman serta mencegah komplikasi.
“Program P4K adalah alat penting untuk memastikan setiap ibu hamil, khususnya yang berisiko tinggi, mendapat pemantauan khusus. Dengan peran aktif keluarga dan masyarakat, kita bisa menekan risiko komplikasi yang mungkin terjadi,” jelas Sutriasi Umar.
BPJS: Pentingnya Administrasi dalam Perencanaan Persalinan
Dalam kesempatan yang sama, Nurmiati dari Dinas Kesehatan Kota Kendari mengingatkan pentingnya pemanfaatan BPJS Kesehatan oleh ibu hamil. Menurutnya, BPJS harus diurus sejak awal untuk menghindari kendala administratif saat persalinan mendekat.
“Jangan sampai menunda-nunda urus BPJS hingga persalinan sudah dekat. Ini bisa berakibat fatal pada keselamatan ibu dan bayi,” tegas Nurmiati.
Ia juga menekankan bahwa tidak boleh ada ibu hamil yang terlewat dalam program BPJS, karena itu adalah jaminan penting dalam perencanaan persalinan yang aman dan lancar.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat, dari keluarga hingga tenaga kesehatan, dapat bersinergi lebih baik dalam mendukung kesehatan ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Fokus pada deteksi dini ibu hamil berisiko tinggi dan edukasi tentang bahaya kehamilan dini menjadi agenda utama.
Dengan program P4K, upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Mandonga, khususnya di Kelurahan Wawombalata, diharapkan akan semakin nyata. Pemantauan yang lebih intensif, ditambah partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan ibu dan bayi di masa depan.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perkawinan dini dan pentingnya layanan kesehatan berkualitas bagi ibu hamil.