Penulis : Ahmad Daulani, S. SI., MM

Pekerjaan : Dosen dan Penulis

Jejak kerajaan Kahedupa masa lampau masih menyisakan banyak misteri sampai sekarang. Kahedupa yang awalnya adalah wilayah Sara-Sara Fungka (kepemimpinan Komunal) yang masyarakatnya menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Kehidupan masyarakat Kahedupa pada zaman itu mendiami perbukitan/gunung (Fungka). Kala itu kehidupan masyarakat pulau Kahedupa masih dibawah kendali Tetua sara-sara fungka yang terbagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu wilayah fungka Famila, wilayah fungka Bente, dan wilayah fungka Horuo. Serewaha adalah tetua wilayah fungka Famila, La Rahmani adalah tetua wilayah fungka Patua Bente dan Ta’ayomi adalah tetua wilayah fungka Horuo.

sultrademo
sultrademo

Dari ketiga tetua sara-sara fungka yang pertama kali masuk islam adalah La Rahamani dikarenakan wilayah fungka Patua bente adalah daerah yang didatangi pertama oleh orang-orang dari luar pulau Kaledupa. Salah seorang pedagang yang masuk kewilayah fungka Bente adalah Tongka Alam. Tetapi beberapa sumber menuturkan bahwa yang masuk itu bukanlah seorang pedagang tetapi seorang musafir dari Samudra Pasai yang bernama Tengku Alam. Nama Tengku Alam kemudian oleh dialek Kahedupa menjadi Tongka Allamu. Kemudian dia diketahui adalah anak salah satu penyiar islam dari Persia bernama Muhammad Arif Bin Ma’arifatul Al Kurqi yang masuk kewilayah Samudra Pasai, Tongka Allamu masuk ke pulau menyebarkan islam pertama di pulau Kahedupadan pertama kali meng-Islamkan tetua fungka Patua Bente yang kemudian diberi nama yaitu Al Rahman yang kemudian disebut dalam dialek Kahedupa menjadi La Rahmani.

La Rahmani memiliki dau orang puteri yang pertama Wa Bae Baengu dan Wa Sauleama. Karena kekaguman La Rahmani atas kepiawaian ilmu Tongka Allamu, sang tetua fungka Patua Bente ini kemudian menikahkannya dengan salah satu putrinya yaitu Wa Bae Baengu.
Dalam peradaban Pulau Kahedupa yang diperintah oleh tetua sara-sara fungka yang merupakan model kepemimpinan yang tidak terlalu mengakar kebawah menyebabkan sering terjadi konflik-konflik horizontal. Konflik yang paling besar pada zaman itu adalah perseteruan antara Kapita Umbosa Manungkira dari wilayah fungka Famile dan Kapita Siofa Goga dari wilayah fungka Horio memperebutkan putri Sauleama untuk dipersunting. Perseteruan kedua Kapita ini sangat meresahkan dan berdampak buruk bagi seluruh wilayah sara-sara Fungka dalam waktu yang cukup lama. Sehingga harus melibatkan dewan sara-sara fungka untuk meyelesaikan perseteruan mereka. Seseorang yang bergelar La Koto Gau sebagai pemutus perkara.

Kondisi Kahedupa yang masih genting para tetua sara-sara fungka mengadakan pertemuan didalam gua dibawah kaki bukit (bukit Pale’a sekarang) untuk mencari jalan keluar masalah tersebut. Kedua tetua dari wilayah fungka Horio dan fungka Famila hadir dalam pertemuan tersebut kecuali tetua fungka Bente diwakili oleh Tongka Allamu yang merupakan anak menantunya sendiri. Dari hasil pertemuan itu para tetua sara-sara fungka memutuskan penyatuan seluruh wilayah sara-sara fungka dalam satu sistem pemerintahan Kerajaan Kahedupa. Setelah melalui proses musyawarah yang panjang para tetua mengambil sebuah keputusan yang dalam bahasa Kaledupa di istilahkan dengan “no pale’e mo na pogau atau “Pale’a nu Pogau” . Keputusan tersebut menyatakan bahwa benteng Kerajaan Kahedupa akan dibangun diatas bukit dimana para tetua melakukan pertemuan. Bukit itu diberi nama bukit Pale’a (Fungka nu Pale’a) yang artinya bukit pengambilan keputusan, dan Tongka Allamu ditunjuk sebagai raja pertama Kerajaan Kahedupa.
Pada masa pemerintahannya, Tongka Allamu membangun sistem pertahanan wilayah umbosa (timur) dan wilayah Siofa (Barat). Benteng Pale’a sebagai pertahanan dan pusat pemerintahan di wilayah Umbosa mulai dibangun dengan bantuan secara gotong royong oleh masyarakat dari ketiga wilayah sara-sara fungka. Benteng Palea dibangun berbentuk persegi empat dengan luas sekitar 100×120 m2. Benteng ini memiliki ketinggian tembok yang tidak merata yaitu 2-3 meter karena dibangun di dataran tinggi, lebar dasar tembok sekitar 1,5 meter. Tembok benteng memiliki 2 lapis dan tembok terluar berukuran panjang 5 meter. Batu yang digunakan berwarna hitam yang disusun tanpa perekat. Selain itu didalam benteng Pale’a terdapat Bhantea (Balai), Kamali, Langgar, dan rumah berukuran 3×4 meter berdinding kide-kide (ayaman bambu) dan beratap daun rumbia yang digunakan sebagai pemujaan roh halus para leluhur (saat itu masyarakat kahedupa masih banyak menganut kepercayaan animisme dan dinamisme).

Struktur bangunan benteng Pale’a dilengkapi dengan 5 lawa (gerbang) yaitu :
1. Lawa Naga merupakan gerbang utama benteng
2. Lawa Kamali merupakan pintu untuk menghalau serangan musuh dari Utara
3. Lawa Langge yaitu pintu untuk menghalau serangan musuh dari arah Barat
4. Lawa Pangilia yaitu pintu untuk menghalau musuh dari arah Selatan.
5. Lawa Ollo yaitu pintu untuk menghalau serangan musuh dari arah Timur

Pembangunan Benteng Pale’a sebagai pusat pemerintahan, keamanan, dan tempat pengintaian musuh, benteng palea di lengkapi dengan alat-alat perang dalam rangka menghalau musuh yang tidak pernah diharapkan kedatangannya, untuk perlindungan pusat kerajaan Kaledupa. Setelah benteng Pale’a selesai dibangun Tongka Allamu sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh tetua sara-sara fungka membangun peradaban di benteng Patua dan Kasidhaa dengan tujuan untuk membangun kekuatan di Siofa (Barat).

Karena kepiawaiannya dalam memimpin dan mempersatukan masyarakat diseluruh wilayah sara-sara fungka akhirnya Tongka Allamu dinobatkan secara resmi dan terbuka sebagai raja pertama Kahedupa dengan gelar Muhammad Ndangi Tongka Allamu. Dalam penobatan tersebut Tongka Allamu sebagai raja pertama mendapat nasehat penting dari tetua sara-sara fungka yang termuat dalam hikayat Kahedupa atau adari (nasehat) Kahedupa sbb :
Tadhemo la Tongka Allamu
Te tombi no bhelo-bhelomo
Te tombi no bhelo-bhelomo
Di lawa naga numpalea
Di lawa naga numpalea

Di kerajaan nung kahedupa
Kaiso di fungka nupatua bente napamokoto’a nu adati
Dikerajaan Kahedupa nanokedhe na sara hu’u
Nako nontoromo na adati
Kusamaa Langkahedupa
Kahedupa gau satoto
Bhara kene ninsoso ako
Artinya
Berdirilah wahai Tongka Allamu
Bendera telah berkibar-kibar
Bendera telah berkibar-kibar
Di gerbang Naga Benteng Pale’a

Di gerbang Naga Benteng Pale’a
Di Kerajaan Kahedupa
Disana… di Bukit Patua Bente tempat memutuskan (pemantapan) adat
Di kerajaan Kahedupa tempat paripurna para pejabat pemerintahan

Kalau sudah berdiri kokoh (keputusan) adat
Kuberpesan wahai sang pemimpin Kahedupa
Kaledupa hanya berbicara di atas kebenaran
Jangan sampai ada yang disesali

Menurut beberapa sumber Muhammad Ndangi Tongka Allamu setelah dinobatkan secara resmi sebagai raja, Tongka Allamu melakukan proses islamisasi di lingkup internal kerajaan tapi tidak frontal, sehingga kepercayaan animisme dan dinamisme yang terlalu kental dalam masyarakat masih banyak tersisa bahkan sampai sekarang. Pertama kali yang dilakukan Tongka Allamu (setelah menjabat sebagai raja Kahedupa) dalam proses islamisasi masyarakat adalah sunatan masal yang oleh masyarakat Kahedupa dilestarikan sampai sekarang sebagai “KARIA’A”. Setelah sunatan masal dilaksanakan masyarakat Kahedupa banyak memeluk agama islam, sehingga langgar yang dibangun di Fungka Masigi sebagai sarana ibadah sudah tidak bisa lagi menampung jemaah, sehingga raja Tongka Allamu memerintahkan kepada Mansuana Hato Tompa untuk membangun mesjid yang baru yaitu mesjid yang hingga saat ini di kenal sebagai Mesjid Agung Bente. Pada masa itu juga Kahedupa banyak disinggahi oleh para pedagang, karena Kahedupa sudah memiliki bangka layare (kapal layar) yang berlayar keberbagai daerah untuk menjual hasil bumi. Selain itu Kahedupa menjadi tempat transit bagi para pedagang-pedagang dalam perjalannanya terutama dari wilayah barat malaka menuju timur Maluku. Dari kenyataan ini menimbulkan dampak lain yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh masyarakat Kaledupa yakni munculnya para perampok yang tidak pernah diharapkan kehadirannya oleh masyarakat yaitu para perampok tobelo yang masyarakat Kaledupa dikenal dengan sebutan Sanggila. para perampok ini datang dari tidore dan mengambil semua harta yang dimiliki masyarakat lokal.

Untuk menjaga dan memperkuat wilayahnya, kerajaan Kahedupa membangun benteng – benteng pertahanan yang tersebar diseluruh wilayah-wilayah yang rawan diserang musuh. Adapun hubungan benteng Pale’a di pulau Kaledupa dengan benteng benteng lain yang ada di Kaledupa, yakni sebagai sentral informasi dan komunikasi dalam proses pertahanan sehingga dapat menjalin kerja sama dengan benteng yang lain. Sepanjang peradabannya Kahedupa membangun benteng sebanyak 15 benteng yang tersebar didalam dan bagian terluar pulau Kahedupa. Adapun benteng-benteng yang pernah dibangun adalah sbb :

– Benteng Keraton Pale’a – Benteng Togo
– Benteng horuo – Benteng Pangilia
– Benteng Patua – Benteng La Goga
– Benteng La Donda – Benteng La Samboka-Boka
– Benteng Tapaa – Benteng Tombuluruha
– Benteng Tobelo (Sanggila) – Benteng Wa Dabu
– Benteng La Bomba – Benteng Kasidhaa
– Benteng Darawa Lente’a

Kahedupa dalam eksistensinya sebagai kerajaan pernah dipimpin oleh 10 raja diantaranya adalah :
1. Muhammad Ndangi Tongka Allamu (1260-1310M)
2. Muhammad Syamsa Allamu (1310-1362M)
3. Muhammad Kapala Fari Allamu (1362-1391M)
4. Muhammad Baengu (1391-1437M)
5. Imamu Fadha (1437-1490M)
6. La Olepe (1490-1525M)
7. La Mbongi (1525-1541M)
8. La Yofi-Yofi (1541-1577M)
9. La Kongki (1577-1607M)
10. La Molingi (1607-1635M)

Setelah dimasa pemerintahan raja La Molingi sebagai raja ke 10 kerajaan Kahedupa sekitar tahun (1607-1635M), kesultanan Buton yang telah banyak menginfasi kerajaan-kerajaan kecil disekitar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Awal masuknya ke wilayah kahedupa pertama kali oleh rombongan Kesultanan Buton dan beberapa Kapita Waloindi dari Binongko yang lebih awal ditaklukkan dalam perjalanan pulangnya setelah menginfasi kerajaan Kiser di Maluku. Dalam rombongan itu turut serta seorang anak dari Sultan Buton yang bernama LA Ode Asfadi. Mereka masuk melalui saru-saru yang merupakan wilayah keamanan Bonto Horuo.

Setelah berada di Kahedupa La Ode Asifadi menikahi anak raja Kahedupa yakni putri Wa Eda. Dari pernikahan kedua anak raja tersebut menjadi alasan utama bergabungnya kerajaan Kahedupa dengan Kesultanan Buton. Bergabungnya Kahedupa dalam kesultanan Buton yang menjadikan Kahedupa berada dibawah kekuasaan Buton, dan menjadi Bharata Kahedupa. Setelah raja La Molingi mangkat kepemimpinan diserahkan kepada anak mantunya La Ode Asifadi. Pada masa pemerintahannya sebagai raja ke 11 kerajaan Kahedupa datanglah Saripati Baaluwu sebagai utusan Sultan Buton ke Kaledupa untuk merintis pembentukan Bharata Kahedupa sebagai wilayah kesultanan Buton yang baru dengan menunjuk La Ode Asifadi sebagai Lakina Bharata Kahedupa yang pertama dengan gelar Kasafari (1635-1673M).

Penunjukan tersebut memancing perlawanan dari Bonto Horuo yang tidak menerima bergabungnya Kerajaan Kahedupa dengan Kesultanan Buton. Bonto Horuo melakukan perlawanan sengit terhadap utusan dari Kesultanan Buton yang akhirnya dikalahkan oleh rombongan dari Kesultanan Buton tersebut. Disanalah Bonto Horuo menyatakan somba waopu (takluk ke Buton). Bukti penaklukan ini muncullah nama Sombano diwilayah penaklukan itu sebagai tempat sombaano Bonto Horuo kepada Buton.

Untuk meredam gejolak dan perlawanan masyarakat Kahedupa atas bergabungnya kerajaan Kahedupa ke Kesultanan Buton, Kahedupa sebagai wilayah Bharata yang paling terakhir di taklukan, diberikan keistimewaan yang termuat dalam falsafah ”Kahedupa tenirabu teandi-andi nu Wolio” (Kaledupa yang besar adalah adik kandung Buton). Bahwa kahedupa jika berada di Buton posisinya sebagai Bharata Kahedupa di bawah kesultanan Buton dan jika dalam wilayahnya sendiri maka Kahedupa menjadi dirinya sendiri dalam artian memiliki wewenang atau otonomi khusus untuk mengkoordinir wilayahnya.

Baca Juga :  Penanganan Covid-19 Harus Seiring dengan Stimulus Ekonomi

Ditahun pertama kepemimpinannya, Kasafari (1635 – 1673 M) sebagai Lakina Bharata Kahedupa memerintahkan pembangunan benteng Togo (Benteng Ollo). Pembangunan benteng Togo ini dibawah pengawasan Laode Battini atas perintah Kasafari. Pembangunan benteng Togo ini bertujuan untuk meningkatkan pertahanan kekuatan diwilayah Siofa. Selain itu benteng Togo juga rencananya akan digunakan sebagai pusat sitem pemerintahan yang baru. Di kemudian hari di ketahui bahwa pembangunan benteng Togo ini ternyata memiliki maksud tersembunyi yaitu agar memudahkan peralihan pusat sistem pemerintahan yang tadinya di benteng Pale’a kemudian di pindahkan ke benteng Togo. Peralihan pusat sistem pemerintahan dan pertahanan ini tidak luput dari campur tangan dan dominasi pihak Kesultanan Buton. Sebab dari peralihan ini oleh masayarakat setempat dikenal dengan istilah “no mosilo na folio” maksudnya Kesultanan Buton merasa perlu merubah tatanan sistem pemerintahan di Kahedupa sebab jika sistem pemerintahan masih berkedudukan di benteng Pale’a, struktur dan sistem pemerintahanyang berlaku masih menggunakan fungsi penuh dari Kerajaan Kahedupa karena keistimewaan yang di berikan oleh Kesultanan Buton. Peralihan penuh sistem pemerintahan dan pertahanan secara paripurna dari benteng Pale’a ke benteng Togo terjadi pada masa pemerintahan Sangia Jalima (1702 – 1727 M). Akibat pemindahan tatanan sistem pemerintahan Kahedupa banyak kehilangan jati dirinya sebagai Kerajaan. Tetapi Kahedupa dikenal karena kesetiaannya kepada Buton yang begitu besar sehingga posisi duduk Bharata Kahedupa dalam pelantikan Sultan Buton tepat berada di belakang Sultan Buton.

Karena pengaruh Kesultanan Buton sudah sangat kental di Kahedupa, maka konstruksi benteng Togo sedikit berbeda dengan benteng Pale’a. terutama pada jumlah lawa (gerbang) dan bentuknya. Dibenteng Togo dibangun sembilan lawa untuk menghubungkan keseluruh wilayah-wilayah pemukiman masyarakat yang sudah mulai menyebar. Sembilan lawa tersebut adalah ;
1. Lawa Tombuluruha
2. Lawa Langge
3. Lawa Ollo
4. Lawa Fatole
5. Lawa Kifolu 6. Lawa Patua
7. Lawa Tapaa
8. Lawa Laulua
9. Lawa Horuo

Kerajaan Kahedupa dalam peralihannya sebagai Bharata Kahedupa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem strategi pertahanan kesultanan buton Hal ini dapat di lihat dari masuknya sistem strategi pertahanan kesultanan buton dalam bagian sistem pertahanan Bharata yakni sebuah konsepsi strategi pemerintahan pada masa pemerintahan Sultan Qaimoeddin Khalifatul Khamiz (Murhum, 1538-1587M) yang dikenal dengan istilah “Empat Penjuru Berlapis”. Wilayah Bharata adalah wilayah yang diperintah secara tidak langsung oleh Sultan Buton karena Bharata sesungguhnya merupakan kerajaan-kerajaan kecil. Jadi pertahanan Bharata Kahedupa memiliki kekuasaan otonomi penuh untuk bertindak langsung apabila ada musuh yang mengganggu integritas wilayah Kesultanan Buton serta bertanggung jawab atas keamanan diwilayah teritorialnya. Kesultanan Buton menerapkan sistem pemisahan kekuasaan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Martabat Tujuh bahwa pembagian wilayah terdiri dari pemerintahan yang berada di ibukota Kesultanan, pemerintahan Bharata dan pemerintahan Kadie diberikan kebebasan untuk mengurus dan memimpin sepenuhnya diwilayahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintahan diatasnya baik kesultanan maupun bharata. Begitu juga penentuan dan pembayaran pajak kadie-kadie dalam wilayah bharata langsung membayar sendiri ke kesultanan tanpa melalui bharata, hubungan kadie-kadie dalam wilayah bharata adalah koordinasi.

Dalam pembagian wilayah teritorial Bharata yang termuat dalam UU Martabat Tujuh, wilayah teritorial Bharata Kahedupa dari Morommaho sampai Batuata. Bharata Kahedupa yang merupakan salah satu dari empat bharata Kesultanan Buton terdiri dari 18 kadie (daerah) yang terdapat sialimbo dilaro (sembilan daerah didalam pulau Kaledupa) sialimbo diliku (sembilan daerah ada diluar Kaledupa). 9 kadie yang ada dipulau Kaledupa yaitu Langgee, Laulua, Ollo, Fatole, Tapaa, Horuo, 4 kadie dipulau wanci yaitu Liya, Mandati, kadie Wanse, kadie Kapota. 2 kadie ditomia yaitu Tongano dan Patua. Dan 3 kadie di Binongko yaitu Palahidu, Popalia dan Wali. Seluruh kadie atau limbo yang berada dibawah wilayah teritorial bharata mempimpin dirinya sendiri secara penuh dan tidak bertanggung jawab kepada Lakina Bharata tapi langsung kepada Sultan. Terdapat 1 kadie yang dipimpin Lakina dari kalangan Kaomu yang diberi gelar keistimewaan oleh kesultanan Buton sebagai Bobato Mancuana Matanayo yaitu Kadie Liya dipulau wanci.

Kahedupa dalam eksistensinya sebagai bharata pernah dipimpin oleh 22 Lakina atau Miantu’u diantaranya adalah :
1. La Ode Asifadi gelar Kasafari (1635 – 1673 M)
2. La Ode Benggali gelar Yi Indolu Palea (1673 – 1702 M)
3. Laode Mane Umbe gelar Sangia Jalima (1702 – 1727 M)
4. La Ode Idiri gelar Galampa Melangka (1727 – 1744 M)
5. La Ode Buke gelar Sangia Wande-Wande (1744 – 1764 M)
6. La Ode Siripua gelar Sangia Geresa (1764 – 1799 M)
7. La Ode Kamara gelar Sangia Fengka Fabeka (1799 – 1784 M)
8. La Ode Yifi gelar Sangia Fatu Mohute (1799 – 1805 M)
9. La Ode Labunta gelar Sangia Tapa’a Bente (1805 – 1816 M)
10. La Ode Idirisi gelar Sangia Kamali Bente (1816 – 1834 M)
11. La Ode Adam Salihi gelar Moori Tuminggala (1834 – 1844 M)
12. La Ode Rabba gelar Waopu Kamali Masae (1844 – 1864 M)
13. La Ode Muhammadi Lawa gelar Waopu Kamali Asana (1864 – 1881 M)
14. La Ode Uma gelar Waopu Kamali Molengo Melaiy (1881 – 1891 M)
15. La Ode Taode gelar Waopu Kamali Mokimu (1891 – 1892 M)
16. La Ode Maddu gelar Waopu Kamali Foou Melaiy (1892 – 1911 M)
17. La Ode Rafa gelar Waopu Kamali Hanta (1911 – 1919 M)
18. La Ode Taibu gelar Waopu Kamali Guu (1919 – 1929 M)
19. La Ode Raa gelar Asal Kamali Asana (1929 – 1931 M)
20. La Ode Aunumu (Naik Dari Wolio) (1931 – 1940 M)
21. La Ode Hibali (Dari Wolio/Komisaris) (1940 – 1942 M)
22. La Ode Maundu gelar Yaro Kahedupa (1942 – 1958 M)

Dimasa pemerintahan Waopu Kamali Hanta sampai dengan Yaro Kahedupa, sistem pemerintahan mulai beralih kesistem pemerintahan distrik dimana intervensi Belanda mulai mendominasi. Belanda masuk ke Kaledupa pada tahun 1909 M. Dalam pelaksanaan kontrol antar pulau di Bharata Kaledupa, maka Belanda memudahkan penyebutan wilayah infasinya itu sebagai WAKATOBI (Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko). Meskipun jabatan kepala distrik dijabat rangkap oleh Lakina bharata Kahedupa tetapi struktur pemerintahan bharata mulai dilemahkan. Setelah selesai masa jabatan Yaro Kahedupa maka kepemimpinan kepala distrik tidak lagi mutlak turunan bangsawan karena struktur dan kewenangan Bharata sudah dihilangkan oleh Belanda. Kepala distrik Kaledupa yang pernah menjabat selama proses peralihan sistem kepemimpinan oleh pihak Belanda adalah La Ukaasa (di culik oleh perampok/ gerombolan yang masuk ke Kaledupa sekitar tahun 1958 M) dan La Ode Farisi atau masyarakat Kahedupa lebih mengenalnya dengan sebutan Idhanu Hayunu, sedang yang menjabat sebagai kepala kompeni Belanda pada masa itu adalah Tua Tumbua. Tua Tumbua kemudian mengasingkan Wa Opu Kamali Hanta di Menurut cerita masyarakat, Tua Tumbua akhirnya terbunuh di Ngolo dan kuburannya sampai sekarang masih bisa di jumpai di sekitar daerah tersebut dimana penampakan makam berciri Kristen dengan salib di atasnya.
Setelah kepemimpinan Idhanu Hayunu, Wilayah teritorial Bharata Kahedupa yang meliputi gugusan pulau wakatobi terbagi menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan WANDUPA (Wanci Kaledupa) dengan Buranga sebagai ibukotanya (sekarang telah menjadai kelurahan Buranga Kecamatan Kaledupa), dan kecamatan TOMBINO (Tomia Binongko) yang beribukota Patua di Tomia.

Camat Wandupa pertama yakni PELDA ABDUL RAHIM (1960-1963M) yang di kenal oleh masyarakat Kaledupa dengan nama La Rahi. La Rahi sendiri saat menjabat sebagai camat Wandupa juga menjabat sebagai Badan Pembantu Harian Bupati Bidang Militer. wakil camat wandupa pertama dijabat oleh Moi Syarifuddin. Dimasa kepemimpinan La Rahi dengan ibukota kecamatan sudah bertempat di Ambeua menuai gelombang penolakan dari masyarakat Kaledupa. Karena penolakan dirinya La Rahi menghadap Bupati untuk diganti. Dari laporan La Rahi Bupati menugaskan Halik Hatma untuk meninjau penolakan tersebut. Tetapi kembali penugaskan La Rahi sebagai camat Kaledupa atas rekomendasi kodam 7 Wirabuana. La Rahi mendapat dukungan dari Karaeng Ahli Mahri yang merupakan mertuanya seniri. Karaeng Ahli Mahri saat itu menjabat sekretaris Sulsel dan merupakan pejabat Kodam berpangkat Brigjen.
Camat kedua di jabat oleh LA ODE USMAN (1964-1967M) dan wakilnya adalah LA ODE BOSA (juga sebagai Yaro Lakina Liya). Sedangkan camat Tombino di jabat oleh LA ODE RAHIKI dan selanjutnya oleh LA ODE HASANUDDIN (keduanya merupakan orang asli Kaledupa). Tak lama berselang dua kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi 4 kecamatan, yaitu kecamatan Kaledupa, Wangi-Wangi, Tomia dan Binongko. Yang bertindak sebagai koordinator dari 4 kecamatan ini adalah LA Ode Rahiki yang merupakan mantan camat Tombino.

Kepala Kantor Urusan Agama Wandupa-Tombino dijabat oleh La Ode Siebe.
Dan Ramil Wandupa-Tombino dijabat oleh Abdul Hamid Lamaga yang merupakan salah satu orang yang berperan banyak dalam pemindahan ibukota kecamatan dari Buranga ke Ambeua. Tetapi pada akhirnya ia terbunuh secara sadis di Buranga karena kesewenangan dalam memerintah.
Setelah kecamatan Wandupa dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan Kaledupa dan kecamatan Wangi-Wangi. Kec. Kaledupa tercatat pernah di pimpin berturut turut oleh 13 camat yang menjabat yaitu sebagai berikut :
1. La Dhonga 8. Ahmad Arfa
2. La Ode Usman 9. Latif
3. Letnan Abbas 10. Drs. Kamaludin
4. La Afi, BA 11. Rusdin, SH
5. Salihi 12. La Siambo
6. La Dini 13. Juhaidin, SE
7. La Harubi, BA 14. Iskandar F Daud

Pada tahun 2004 kecamatan Kaledupa mengalami pemekaran lagi menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kaledupa (beribukota di Ambeua) dan kecamatan Kaledupa Selatan (beribukota di desa Sandi). Setelah pemekaran, Kecamatan Kaledupa hingga saat ini (Juni 2020) di pimpin berturut-turut oleh 4 camat yaitu :
1. Drs. Mukhsin (2008-2016M)
2. Ali K (2016M)
3. Surdani, SE (2016-2018M)
4. Ruslin, S. SI. M. Si (2018 sampai sekarang)
Dalam lintasan sejarah eksistensi Kaledupa sepanjang peradabannya yang di mulai dari Sara-sara fungka (kepemimpinan komunal), lalu terbentuk kerajaan Kahedupa kemudian Bharata Kahedupa dan beralih menjadi Distrik, lalu menjadi kecamatan Wandupa, setelah itu menjadi kecamatan Kaledupa dan terakhir mengalami pemekaran menjadi 2 wilayah yaitu Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan Kaledupa Selatan. (sara-sara Fungka – Kerajaan Kahedupa – Bharata Kahedupa – Kec. Wandupa – Kec. Kaledupa) telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 55 kali kepemimpinan.

Komentar