Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya menjelang momen penting seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Natal, dan Tahun Baru (Nataru).
Dengan mengintegrasikan upaya mitigasi dan kolaborasi lintas sektor, Pemkot Kendari ingin memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman cuaca ekstrem.
Hal ini menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung pada Senin (18/11/2024). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi nasional seperti Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala PVMBG Priatin Hadi Wijaya. Pemkot Kendari sendiri diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kendari, Jahudding.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggarisbawahi pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, terutama di akhir tahun yang rawan terjadi peningkatan curah hujan.
“Kepala daerah perlu bergerak cepat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik dari sisi personel maupun anggaran. Respons cepat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat,” ujar Tito dalam arahannya.
Prediksi dari BMKG memperkuat urgensi ini. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa intensitas curah hujan pada akhir 2024 hingga awal 2025 akan meningkat signifikan, mencapai hingga 5.000 mm per tahun di beberapa wilayah. Selain itu, suhu permukaan laut Indonesia yang tercatat lebih hangat dari biasanya dengan anomali rata-rata +0,69°C juga menjadi faktor pendorong cuaca ekstrem.
“Fenomena ini berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung di berbagai daerah. Kami mengimbau pemerintah daerah, termasuk Kendari, untuk meningkatkan kewaspadaan,” tambah Dwikorita.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Kendari telah menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana. Salah satunya adalah penetapan status siaga darurat guna mempercepat akses terhadap Dana Siap Pakai (DSP) dari pemerintah pusat.
Kepala BNPB Suharyanto menekankan bahwa dana ini akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek mitigasi seperti peninggian tanggul, pendalaman alur sungai, dan perbaikan infrastruktur penting.
“Pemkot Kendari juga akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk BMKG, TNI, dan Polri, untuk menghadapi skenario terburuk. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keamanan masyarakat, sekaligus menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada dan perayaan Nataru,” jelas Jahudding, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kendari.
Selain aspek mitigasi bencana, Pemkot Kendari juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Rapat TPID membahas potensi kenaikan harga pangan akibat gangguan distribusi selama cuaca ekstrem. Untuk itu, strategi pengendalian inflasi, seperti operasi pasar dan subsidi logistik, akan diintensifkan.
“Kami tidak hanya fokus pada pencegahan bencana fisik, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli mereka selama akhir tahun,” lanjut Jahudding.
Melalui upaya kolaborasi lintas sektor ini, Pemkot Kendari optimis dapat menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan menjaga stabilitas menjelang Pilkada dan Nataru. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dan menciptakan Kendari yang tangguh menghadapi bencana.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah demi keselamatan bersama. Dengan sinergi yang kuat, Kota Kendari dapat melewati segala tantangan dan menyongsong masa depan yang lebih baik.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
