Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar serentak secara virtual pada Senin, 21 Oktober 2024.
Rakor ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Perwakilan Pemprov Sultra yang mengikuti Rakor tersebut terdiri dari beberapa instansi, termasuk Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Biro Perekonomian, dan dinas-dinas lainnya yang berperan dalam pengendalian inflasi.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi Tohir menegaskan agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memantau situasi di lapangan, terutama terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga.
“Kita tidak boleh lengah dan harus mengantisipasi agar harga-harga tidak naik secara signifikan,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, dan cabai di sejumlah daerah, meskipun masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dianggap bisa ditoleransi. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada kenaikan harga minyak goreng dan bawang putih yang terjadi secara bertahap dari minggu ke minggu.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa berdasarkan data terbaru hingga 18 Oktober 2024, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) pada periode M3 Oktober 2024 lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang mengalami penurunan. Peningkatan IPH ini dipengaruhi oleh komoditas seperti bawang merah, minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih.
Pemprov Sultra berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait dalam menjaga stabilitas harga di daerah, guna meminimalisasi dampak inflasi terhadap masyarakat.






