Muna Barat, Sultrademo.co – Pejabat Bupati Bahri Kumpulkan sejumlah kepala OPD, Camat, Kepala Puskesmas dan Kepala Desa guna membahas isu kinerja terkait penanganan stunting.
Dimana data stunting di kabupaten Muna Barat masih diragukan, hal tersebut dikarenakan ada dua versi data yang berbeda antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan versi Puskesmas setempat.
Menurutnya data stunting yang dirilis SSGI sebanyak 31,7 persen. Hasil itu diperoleh setelah melakukan survei terhadap 10 kepala keluarga di 52 desa. Sementara data yang dimiliki oleh puskesmas jumlah penderita stunting hanya 150 orang.
“Ini ada dua data berbeda antara SSGI dan puskesmas. 31,7 persen dari data potensi yang disampaikan SSGI yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes RI. Data itu sampelnya diambil dari 10 kepala keluarga di 52 Desa. Tapi berdasarkan laporan puskesmas jumlah stunting saat ini tinggal tersisa 150 orang, itu diposisi Desember 2022. jelas bahri saat di konfirmasi, Senin (6/02/2023)
Bahri mengatakan telah memerintahkan kepala desa dan kepala puskesmas untuk melakukan validasi daru dua data tersebut.
“Selain memvalidasi, pemerintah desa dan puskesmas juga melakukan intervensi baik itu intervensi spesifik atau sensitif. Misalnya pemerintah desa melakukan intervensi sensitif, bagimana kondisi rumahnya, bagimana sanitasinya, ada MCK atau tidak. Kemudian puskesmas melakukan intervensi spesifik baik itu terhadap angka 150 orang maupun hasil SSGI. Intervensi puskesmas untuk menemukan dua kategori yaitu status dan kasus,” terangnya.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menjelaskan akan menuntaskan masalah ini. Ia akan terus menggelar rapat bersama kepala desa, kepala puskesmas dan pihak terkait lainnya.
“Rapat lanjutan itu dilakukan untuk memastikan berapa jumlah anggaran dibutuhkan, sehingga nanti akan degeser di APBD untuk penanganan stunting,” cetusnya.
Laporan : Tamzil
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
