Tanpa Sekretaris dan Anggaran, KIP Sultra Bagaikan Motor Tanpa BBM

  • Whatsapp

Keberadaan Komisi Informasi Publik Sulawesi Tenggara (KIP Sultra) sudah berjalan 2,5 tahun, namun hingga saat ini, komisioner belum bisa menjalankan tugas-tugas komisi, karena Pemerintah Provinsi Sultra belum menetapkan kedudukan dan tata kelola sekretariat KIP.

Fungsi dan Tugas dan Komisi Informasi sesuai UU No.24 Tahun 2008, pada pasal 23 disebutkan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Bacaan Lainnya

Menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Sementara tugasnya pada pasal 26 (3) disebutkan: Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Sengketa informasi ini terjadi jika ada pemohon informasi yang merasa hak-haknya terkait informasi dihalangi atau dipersulit oleh badan publik.

Karenanya, masyarakat maupun badan publik harus memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Untuk itu, Komisi Informasi maupum Dinas Kominfo perlu berisinergi dalam menyosialisasikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terkait keterbukaan informasi.

Dalam Komisi Informasi, ada devisi kelembagaan, devisi penyelesaian sengketa informasi (PSI), devisi advokasi, dan sosialisasi, dan edukasi (ASE).

Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan standar pelayanan informasi publik di masing-masing PPID badan publik.

Bagi Komisi Informasi, advokasi, sosialisasi dan edukasi ini penting dilakukan, baik kepada masyarakat maupun kepada badan publik, karena pemahaman hak dan kewajiban masing-masing pihak akan tercipta harmonisasi informasi.

Sayangnya, semua devisi dalam Komisi Informasi Sultra tidak diberi anggaran selain perjalanan dinas untuk koordinasi dan monitoring.

Banyak masyarakat yang belum tahu haknya termasuk mekanisme dan prosedur mendapatkan informasi publik. Di lain pihak, tak sedikit badan publik yang belum memahami atau menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi. Bahkan, ada badan publik yang belum membentuk PPID beserta fasiltas pendukungnya yang memenuhi standar pelayanan informasi publik.

Ketidakpahaman hak dan kewajiban dalam keterbukaan informasi ini, pada akhirnya akan menyebabkan disinformasi yang berujung pada sengketa informasi.

Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas pokok Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi publik dengan badan publik, baik melalui mediasi maupun melalui ajudikasi nonlitigasi.

Namun hingga saat ini, Komisi Informasi Sultra belum bisa melakukan sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) karena belum ada ketetapan perihal Sekretariat dan Tata Kelola Komisi Informasi, termasuk di dalamnya penunjukan pejabat pengelola/sekretaris yang sekaligus sebagai Panitra. Selain itu, belum ada fasiltas ruang sidang dengan perlengkapannya.

Dalam UU No.14/2008 Pasal 29 (1). Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. (2). Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah. (3). Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. (4). Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1/2013 Pasal 1 (16) dijabarkan: Panitra adalah Sekretaris Komisi Informasi yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan. (17). Panitra pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi yang ditunjuk oleh Panitra untuk bertanggung jawab membantu/menjalankan tugas-tugas Panitra.

Melihat vital dan besarnya tugas dan tanggung jawab Sekretaris Komisi yang sekaligus sebagai Panitra, maka sidang PSI tidak bisa diproses dan dilaksanakan oleh Majelis Komisioner tanpa adanya Panitra.

Selain masalah anggaran, sekretariat dan penatakelolaan, fua orang komisioner Komisi Informasi Sultra juga telah mengundurkan diri sejak awal tahun 2019, namun hingga saat ini Gubernur Sultra belum menandatangani usulan Pengganti Antar Waktu (PAW).

 

Pos terkait